PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLISI TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus: di Polresta Padang)
Abstract
Violence against domestic helpers is a social fact is universal. Domestic violence can happen to the maid by the employer. Protection of victims of domestic violence under Article 16 Paragraph (2) of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This study discusses 1) What kind of implementation of legal protection by the police in a criminal act of violence against a domestic worker in Padang Police? 2) What are the constraints faced by the police in providing legal protection for domestic workers, victims of crimes of violence against domestic workers in Polresta Padang? This study used socio legal approach. The data used include the primary and secondary data. The technique of collecting data using interviews and document study and data was analyzed qualitatively. The conclusions of this study 1) Implementation of legal protection for domestic workers, victims of domestic violence, because the complaint from someone, either the victim or the family 2) Constraints faced by the police is the lack of coordination between the agencies involved, the victim does not have witnesses to testify legitimate to the police, the victim shut down, the suspect did not confess and also the lack of supporting facilities of police duties.
Keywords: Protection Law, Violence, Domestic Helper, Victims
References
A. Buku
AdamiChazawi. 2002. Bagian 1. StelselPidana, TindakPidana, Teori-teoriPemidanaandan Batas BerlakunyaHukumPidana. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
Bambang Sunggono,2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Chairul Huda. 2008. Dari TiadaPidanaTanpaKesalahanMenujuKepadaTiadaPertanggungjawabanPidanaTanpaKesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
FransMaramis.2013. HukumPidanaUmumdanTertulis di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo.
Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar Maju, Bandung
P.A.F. Lamitang. 2011. Dasar-DasarHukumPidana Indonesia. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang perlindungan Korban dan Saksi
C. Sumber Lainnya
Riwayat, 2007. https://riwayat.wordpress.com/2007/11/20/islam-peduli-pembantu/
Swadaya, 2013.Pengertian Perlindungan Hukum. Politkum.blogspot.co.id/2013/pengertian-perlindungan-hukum-html
Merlitafutriana0, 2009,blogspot.co.id/p/wawancara.html
YLBHI. 2007. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: Sentralisme Production.www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html
www.eprints.uny.ac.id/8882/BAB 2-08401241012.pdf.
Abdul Haris Samendawai. 2009, Hak-hak Korban Pelanggaran HAM berat. http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2%20Abdul%20Haris%20Samendawe.pdf
Rahman Rahim, 2000, peran dan fungsi kepolisian, http://blogpolitea.blogspot.co.id/2014/10/peran-dan-fungsi-kepolisian-negara.html, diakses pada tanggal 15 desember 2015, pukul 13.30 WIB.
