KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ( Studi di Polresta Padang )
Abstract
The process of investigation of criminal homicide in locating suspects and evidence can not be separated from the legal force of evidence in particular that fingerprints (Dactyloscopy) as stipulated in Article 184 of Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings hereinafter called the book of the law of criminal procedure law (Criminal Code). Formulation of the problem 1. How does the legal power of fingerprint evidence in criminal investigations in Padang Police? 2. What are the constraints encountered Padang Police investigators in identifying criminal fingerprints at the crime scene murder? 3. How can the efforts made Padang Police investigators to overcome obstacles in identifying criminal fingerprints murder? The method used socio-juridical, data sources used primary data and secondary data, interview data collection techniques and the study documents, the data was analyzed qualitatively. Conclusions research 1. The legal force of fingerprint evidence in criminal investigations under Article 184 Criminal Procedure Code as evidence in legal instructions 2. Constraints investigators encountered many people who want to see the events that allow there is a fingerprint of the parties that have nothing much to do with 3. Efforts investigation investigator is maximal and require cooperation among law enforcement officers.
Keywords : Evidence, Fingerprints, Investigation, MurderReferences
A. Buku-buku
Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafido Persada, Jakarta.
_____________, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Amirudin dan Zainal Askin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
A.Gumilang, 1991, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung.
Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, PT Mandar Maju, Bandung.
Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar Maju, Bandung.
Mabes Polri, 1993, Penuntun Daktiloskopi, Pusat Identifikasi Polri, Jakarta.
M.Yahya Harahap, 2003, Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakt, Bandung.
Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
C. Sumber Lain
Budi Sunandar, Kesal Tak Mau Dirayu Satpam SMA Bunuh Pelayan Toko http://daerah.sindonews.com/read/911540/24/kesal-tak-mau-dirayu-satpam-sma-bunuh-pelayan-toko-1413339995 diakses pada tanggal 8 mei 2015
Henny saida flora, sidik jari pengungkap tindak pidana, http://www.anansadaily.com, diakases pada tanggal 18 maret 2015
Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA, eyeritness identification, http://humaspoldametrojaya.blogspot.com, diakses pada tanggal 18 maret 2015