PROSES PERIZINAN PEMBUKAAN BANDAR UDARA PUSAKO ANAK NAGARI DI PASAMAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
Abstract
The permissions of the opening of airports in set in aviation Law Number. 1 Year 2009. Airports is didaratan area and/or the waters with specific boundaries that was done to the plane lands and take off vertically. The development of the pilot air transport is air transport activities in the land to serve niaga network, flight route connecting remote areas and left the commercial has not been profitable. The problems in this research: 1) How the implementation process of the opening of Airports Pusako Son of Nagari in West Pasaman whether in accordance with the Legislation, 2) What are the problems that there are in the implementation of the opening of Airports Pusako Son of Nagari in West Pasaman and 3) How solving the problems in the implementation of the opening of Airports Pusako Son of Nagari in West Pasaman. In this study using the judicial approach sociological, and data sources form the primary data and secondary data. The Data obtained by interviews and document studies, data analyzed by qualitative research. From the research can be deduced: 1) the implementation of the opening of Airports Pusako Son of Nagari in West Pasaman done on transportation needs and conducted in accordance with the legislation. 2) problems in implementing the opening of Airports Pusako Son of Nagari is West Pasaman District Budget that minim and CIRCULAR LETTER Environment Minister about the document management of environment that is still in the stage of pengurusan. 3) to overcome the problems of the Government of West Pasaman form a team with the decision of the Department of Relations West Pasaman and cooperate with the central government.
Key Words : Government, Opening, airports, Permissions
References
A. Buku-buku
A.Tresna Sastrawijaya,1991, Pencemaran Lingkungan Hidup, Cipta Reneka, Jakarta
BasrowidanSuswandi,2008,Memahami Penelitian Kualitatif, PT Rineka Cipta, Jakarta
BambangSoenggono, 2010Nashriana, 2011, Hukum pidana bagi Anak Indonesia, Rajawali Pers
SoerjonoSoekanto,1986,Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia Press, Jakarta
Sakti AdjiAdisaAmita, 2014, Tatanan Bandar Udara Nasional,GRAHA Ilmu, Makassar
B. Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
Peraturan Pemerintah RI Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan KebandarudaraanNasional
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak
Sumber Lain
Artikel,http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40687Chapter%20I.pdf?sequence=11
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Bandar Udara Pusako Anak Nagari
Pasaman Barat
M Rozi, http: //Antaranews. Com/ berita/ 427830/wamenhub-Indonesia-balkal-memilik-299
