SITA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK MEGA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KLAS I A
Abstract
Court is an institution that serves as one of the containers that are used to solve problems among the litigants so that each of their human rights can be protected. Authors raised about execution encumbrance seized at Bank Mega Syariah in the Religious Court because it has no authority to religious courts to resolve disputes Islamic economics. Goals that the authors have achieved in this research is to investigate the implementation of confiscation execution of a security interest in Bank Mega Syariah in the Religious Court, to determine the obstacles encountered during the implementation of confiscation execution of a security interest in Bank Mega Syariah in the Religious Court, to determine the remedies execution of confiscation execution rights dependents at Bank Mega Syariah in the Religious. This research method is Juridical Sociological. The data used is primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the study of documents. Data was analyzed using qualitative. Results of the study were 1) the implementation of the execution encumbrance confiscation made by several processes including aanmaning determination execution until they were seized by the Religious Courts Padang. 2) obstacles encountered is when calling the parties to the proceedings in which the defendant in the first trial did not attend the trial and when aanmaning defendant in default because it has no money to pay its obligations. 3) The settlement effort is the respondent was called back to attend a second hearing and made efforts for peace between the applicant and the respondent.
Keywords: Sita Execution, Mortgage, Bank Syariah, Islamic Court
References
A.Buku-buku
Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
M.Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Alumni IKAPI, Bandung.
Roihan A.Rasyid, 2015, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta.
Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
Zainuddin, 2010, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta.
B.Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
C.Sumber Lain
Pengadilan Agama Tangerang, 2014, Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama, Diskusi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten diadakan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Oktober 2014, Pengadilan Agama Tangerang.
Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2015, http://pta-padang.go.id /index.php? option=com_content&view=article&id=987:eksekusi-hak-tanggungan-di-pengadilan-agama-drsh-abdul-hadi/, diakses pada hari Jumat 28 Agustus 2015.
