GUGATAN PELAKU USAHA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG YANG KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
Abstract
In a healthy business activities there is a balance between legal protection of trade with consumers. UUPK gives the opportunity to the parties to submit objections to the verdict of BPSK in District Court. One example is the case of a dispute between a consumer with PT BRI cab. Padang. Issues covered are 1) How the verdict in the case between the BPSK with PT BRI Cab. Padang in terms of paying off the credit advanced?. 2) how is the result of resolution of disputes by the district courts Klas IA Padang about verdict of BPSK?. This type of research is the Juridical Sociological. The data used include primary data and Secondary data. The data obtained through interviews and document study. The data collected were analyzed qualitatively. Research results: 1) Verdict in the case between the BPSK with PT BRI Cab. Padang in terms of paying off credit advanced. 2) results in resolution of disputes by the district courts Klas IA Padang about verdict of BPSK. Businessmen complained of by consumers to BPSK resolved by means of arbitration. Businessmen are not happy with the verdict of BPSK and then filed an objection to the District Court.
Keywords : disputes, claim, BPSK
References
Buku-buku
Ahmadi Miru, 2004, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Sumber Lain
http://legalakses.com/perjanjian, diakses tanggal 27 september 2015, jam 01.00 Wib.
http://kepriprov.go.id /117-upaya-hukum, diakses tanggal 13 November 2015, pukul 3.37 Wib.
