PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) MENURUT TEORI DAN PRAKTEKNYA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Muaro Kabupaten Sijunjung)

Authors

  • FITRA DEWI FD

Abstract

ABSTRAK

 

Commanditaire Vennootschap established between the person or persons responsible owned joint responsibility for the whole, and one or more as a lender of money. In the Code of Commercial Law (Commercial code) no regulate the establishment, registration and announcement. In practice in Indonesia to establish a limited partnership with a deed made by a notary deed, registered at the District Court authorized and announces in the Official Gazette of Republic of Indonesia. In connection with this problem in this research: 1) Are the reasons for establishing the implementation in practice? 2) Are the problems encountered Court Muaro Sijunjung when registration? and 3) What legal sanctions do not apply to the District Court and published in the Official Gazette. Methods used by juridical sociological approach, namely legal research done to obtain primary data obtained directly from the field through interviews with informants. Results of the study concluded. (1) that of Govinindo, Sabelta Ilham Jaya Pratama and work in addition to the reasons of such third relatively easy set up, the most fundamental reason is to facilitate the development of business and get a project or tender. (2) The problem that often found found in the registration process at the District Court Muaro Sijunjung, owners often do not complete the administrative requirements that have been determined by the District Court Muaro. (3) Regarding penalties for not registering to Muara District Court, in this case there are no sanctions for those because there has been no decision or jurisprudence in the District Court Muaro Sijunjung district.

 

Keywords: Commanditaire Vennootschap (CV), Theory, Practice

 

References

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000,” Hukum Perdata Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ichsan, 1986,” Dunia Usaha Indonesia”, Pradnya Paramita, Jakarta.

Baryadi, J. 2011. “Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)” Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, “ Metodologi Penelitian Sosial”, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

M. Natzir said, 1987, “Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)”, Bandung.

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2013. “ Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer”.

Richard Burton Simatupang,”Aspek Hukum Bisnis“, Edisi Revisi, Rineka Cipta.

Sri Redjeki Hartono, 2000 Beberapa Aspek tentang Permodalan Perseroan Terbatas, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Soerjono Soekanto, 1986,” Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2011. “Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singka”t, cet.13, Rajawali Press, Jakarta.

Syofyardi, makalah, 2005, Teknik Pengumpulan Data Yang Di sampaikan Pada Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian Untuk Staf Pengajar Kelompok Sosial Di Lingkungan Universitas Bung Hatta. Padang.

B. Perundang-Undang

Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD)

Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata)

Undang-undang no.3 tahun 1992 tentang wajib saftar peerusahaan

Undang-undang no. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000,” Hukum Perdata Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ichsan, 1986,” Dunia Usaha Indonesia”, Pradnya Paramita, Jakarta.

Baryadi, J. 2011. “Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)” Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, “ Metodologi Penelitian Sosial”, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

M. Natzir said, 1987, “Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)”, Bandung.

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2013. “ Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer”.

Richard Burton Simatupang,”Aspek Hukum Bisnis“, Edisi Revisi, Rineka Cipta.

Sri Redjeki Hartono, 2000 Beberapa Aspek tentang Permodalan Perseroan Terbatas, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Soerjono Soekanto, 1986,” Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2011. “Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singka”t, cet.13, Rajawali Press, Jakarta.

Syofyardi, makalah, 2005, Teknik Pengumpulan Data Yang Di sampaikan Pada Lokakarya Teknik Penulisan Proposal Penelitian Untuk Staf Pengajar Kelompok Sosial Di Lingkungan Universitas Bung Hatta. Padang.

B. Perundang-Undang

Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD)

Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata)

Undang-undang no.3 tahun 1992 tentang wajib saftar peerusahaan

Undang-undang no. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

Downloads

Published

2015-12-29