PERANAN PASUKAN ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS BRIMOB POLDA SUMBAR)
Abstract
ABSTRACT
Terrorism is a crime wich is extremely frightening and cross country. Regulation of criminal acts of terrorism in Indonesian Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tentang Pasukan Anti Teror. Therefore in the eradication of terrorism needed special forces to cope. The Anti Teror Forces were in the National Police Mobile Brigade Corps. Formulation of problem is : 1) How is the role of Anti Terror Police Forces of West Sumatera in combating terrorism? 2) Whether the constraints faced by the Regional Police Anti Teror Forces squad boast in combating terrorism? This research approach sosio legal and data sources in the form of primary data and secondary data. Data were analyzed qualitative. The research can be councluded that be : 1) Anti Teror Forces in combating terrorism act as forces that have qualified detectives reliable in combating terorism, Anti Teror Forces is qualified as inteligences forces in the fight against terrorism and as a negotiator troops. 2) Constraints faced by Anti Teror Forces are the constraints on equipment and hoarse constraints on human resources, namely the coornination, the number of personnel and knowledge of personnel.
Keywords: Role, Anti Terrorism, Combating, Terrorism
References
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU
Abdul Wahid, 2004, Kejahatan Terorisme Persfektif Agama, HAM dan Hukum,Refika Ditama, Bandung.
Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Mardenis, 2013, Pemberantasan Terorisme, Raja Grafindo, Jakarta.
Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta.
Muladi, Demokrasi, 2002, Hak Asai Manusia dan reformasi Hukum Indonesia, Habibie Center, Jakarta,
OC. Kaligis, 2003,“Terorisme Tragedi Umat Manusia”, OC. Kaligis & Associates, Jakarta.
Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.
Wawan H. Purwanto, 2007, Terorisme Undecover: Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?, Cipta Mandiri Bangsa, Jakarta.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorisme.
Skep. Kapolri Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 tentang Pasukan Anti Teror
Perkap Nomor 23tahun 2011 tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
C. SUMBER LAIN
Wordpress, 2007, https://jakarta45.wordpree.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-penyebab-terjadinya-terorism//
kuliahnyata.blogspot.com/pengertian-arti-istialah-tindak-pidana.
Muradi, 2009, http://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-peranan-dan-koordinas-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/
portalgaruda.org.article.pdf
tniataupolri.blogspot.com, 2015.
Wikipedia, 2015, pedia,org/wiki/terorisme_di_Indonesia.
Wikipedia, id.wikipedia.org/wiki/Detasemen-khusus-88-(anti-teror)
