PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENARIKAN SEPEDA MOTOR MELALUI ARBITRASE YANG DILAKUKAN OLEH PT. ADIRA FINANCE.TBK
Abstract
ABSTRACT
Motorcycle development of automotive technology in recent years has increased in Indonesia. To facilitate the purchase of a motorcycle, the financing institutions provide convenience to prospective customers who want to buy a motorcycle in a way to lend money to consumers by party institutions such financing. The formulation of the problem, What are the measures undertaken by the Consumer Dispute REMEDY (BPSK) of Padang in resolving disputes through arbitration withdrawal motorcycle carried out by PT. Adira Finance.tbk ?. What are the obstacles encountered BPSK? And how the remedies to overcome the obstacles faced BPSK ?. Research the type of juridical sosilogis. The primary data obtained through interviews. This type of unstructured interviews. Data obtained and then processed and analyzed qualitatively. Results of research in the steps performed by BPSK Padang city in resolving the dispute by arbitration which summon the parties to attend hearings set up by the Chairman of BPSK, constraints faced by BPSK is a lack of consumer understanding of BPSK, lack of transparency of the parties to provide information, not inconsistency of the parties, the perspective of the parties about the decision BPSK indicated unjust, and remedies to overcome the obstacles faced by BPSK that provide socialization to the parties on BPSK, requires the parties to be honest, explaining that the BPSK no intervention by the anywhere.
Keywords: BPSK Padang City, Adira Finance, Motorcycles
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
Celina Tri siswi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafiaka, Jakarta.
Gatot Supramono, 2009, Perbankan Dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo, Jakarta.
Herry Gunawan, 2014, Pengantar Transportasi Dan Logistik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
M. Bahsan, 2012, Hukum jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Ronnny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinara Grafika, Jakarta.
Sunaryo dan Ahmadi Miru, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta.
Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2013, Bank dan Lembaga Keuangan, Rajawali Pres, Jakarta.
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang badan perlindungan konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat.
Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2006 tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tingkat Kota dan Kabupaten.
Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan.
Sumber Lain
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen
http://old.setkab.go.id/artikel-6485-meneladani-bpsk-kota-padang.html
http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf
http://rpajrin.blogspot.com/2013/01/hak-konsumen-lebihterlindungi- dengan.html
