PERANAN DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA SUMBAR DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP NELAYAN YANG TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
Abstract
Police Directorate of Water (Ditpolair) Police West Sumatra carry out the tasks of the police in general, the Directorate of Water Police also carry out special tasks in accordance with Article 202 Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 22 of 2010 on the organizational structure and working procedures at the police level paragraphs 1, 2, 3. Formulation of the problem is 1) What is the role Ditpolair West Sumatra Police in arresting the fishermen who do not have a fishing permit (SIPI) in waters off West Sumatra? 2) Are the constraints faced by Ditpolair West Sumatra Police in arresting fishermen who do not have a fishing license (SIPI) in waters off West Sumatra? This type of research is juridical sociological. Data sources include primary data and secondary data. Data were obtained through interviews and document study. The collected data were analyzed qualitatively. It can be concluded 1) the role Ditpolair West Sumatra Police in arresting the fishermen who do not have permits fishing (SIPI), Ditpolair West Sumatra Police role is to conduct applications in patrol activities, inquiry and investigation of criminal offenses in the territorial waters are no exception criminal offense fisheries. 2) Means, inadequate infrastructure and law enforcement process is not fast, high cost and has not been a deterrent effect.
Keywords: Role Ditpolair West Sumatra Police, SIPI
References
A. Buku-buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada.
Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Sungguno, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Djoko Tribawono, 2013. Hukum Perikanan Indonesia, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung.
Gatot Supramono. 2011. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta.
Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, USU press, Medan.
Marhaeni Ria Siombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta.
Siombo, M.R. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan Di Indonesia, sinar grafika.
Yetisma Saini, 2011, Hukum Acara Pidana, Bung Hatta University Press, Padang.
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.02/MEN/2011.
Permen KP No. PER.16/MEN/2010.
C. Sumber Lain
Anonim, 2010, Illegal Fishing Indonesia, Http://Www.Google.Illegal-Fishing-Indonesia (Destructive Fish) , Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2014.
Dinas kelautan dan perikanan, 2015, http://www.dkp.bantenprov.go.id/read/perizinan/123/Surat-Izin-Penangkapan-Ikan-SIPI.html, di akses tanggal 10 November 2015.
Ira Meiyenti, 2014, kondisi fisik wilayah provinsi sumatera barat, www.wikipedia.com dan www.sumbarprov.go.id, diakses pada Tanggal 16 September 2014.
Satu Layanan Pusat Layanan Publik Untuk Indonesia, 2015, http://satulayanan.id/layanan/index/129/perizinan-usaha-perikanan-tangkap/kkp, di akses pada hari kamis tanggal 26 November 2015, pukul 23.01 WIB
