PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) SATPOL PP KOTA PADANG TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERDA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Authors

  • Liati Sriandriani Liati

Abstract

Street Vendors who violate regulations Padang Local No. 11 of 2005 Article 8 (1), vendors are prohibited from opening a business and selling out a special place reserved for it, in violation will be subject to criminal sanctions least 3 (three) months imprisonment and a maximum fine of Rp. 6,000,000 (six million). Civil Servant Investigators are required to conduct an investigation for violation of regulations. The problem are (1) How is the investigation by the Civil Servant Investigators Padang City municipal police against street vendors who violate the Padang City Regulation No. 11 of 2005? (2) Are the constraints faced by the Civil Servant Investigators Civil Service Police Unit of Padang in investigating vendors who violate the Padang City Regulation No. 11 of 2005? This research method juridical sociological. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques, interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Conclusions the research (1) vendors who violate Padang Local Regulation No. 11 of 2005 proved to be violated will be investigated and submitted to the Padang District Court for trial conducted misdemeanor. (2) Constraints faced by civil servant investigators in investigating vendors who have violated the regulation of Padang No. 11 of 2005 due to the limited facilities and infrastructure owned by Civil Service Police Unit (Investigator) of Padang, the limited investigators to conduct investigations against violatorsof localregulations.

Keywords: investigator of civil servants, the Civil Service Police Unit, Street Vendors

References

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Adami Chazawi. 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.Bayumedia Publishing: Malang.

Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia.Sinar Grafika: Jakarta.

Bambang Sunggono. 2006. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

De Soto, H. 2009.The Other Path: the Invisible Revolution in the Third World. New York: Harper & Row.

Firdausy, C.M. 2005, Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima, Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 139156.

Hartono. 2015. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.

H.A.K, Mochamad Anwar. 2004. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I. Citra Aditya Bakti: Bandung.

K. Yani. 1997, Kurikulum Pendidikan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah” Bahan Pelatihan Pendidikan PPNS Pemda. Jakarta, Depdagri,

Muhammad Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika: Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2010.Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru: Bandung.

Sethuraman. 2001.Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang, Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota.Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Soemirat. 2009. Budaya Organisasi Polisi Pamong Praja. Trisatya: Bandung.

Soerjono Seokanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta.

Zainuddin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2. Grafika: Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentangPedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

C. Sumber Lain

mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl

Downloads

Published

2016-06-14