PERTANGGUNGJAWABAN KEJAKSAAN TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANAPENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Padang)

Authors

  • Azmul Fauzi Azmul

Abstract

A source of tax revenues and expenditures of the state and to fund the various aspects of the life of the nation, but found also disobedience taxpayers to carry out its obligations to pay taxs and that often happens is that the crime of embezzlement taxs. Criminal acts wiping the tax that has violated Article 39 paragraph (1) letter i Law Number 28 Year 2007 about third change of Law Number 6 Year 1983 about the General Rules and Procedures for Taxation (COUP) the formulation of the problem namely 1) How the accountability of the office of the attorney general against the evidence of criminal embezzlement tax in the office of the Attorney General of Padang?. 2) whether obstacles to found the Attorney against goods storage of evidence in the criminal acts of embezzlement tax in the office of the Attorney General of Padang?. This research uses the sociologicallegal approach.. The data sources include primary data and secondary data. The technique of data collection through interviews and document studies. The data has been analyzed by qualitative research. The research results are: 1) Central evidence shall be according to the KUHAP and carried out with the responsibility of the officials responsible and forbidden to be used by anyone. 2) Pain Points in the storage of goods in the form of a letter or a document due to the settlement of cases of criminal embezzlement this tax requires a relatively long time until the evidence is lost or damaged or cannot be found again because of the multitude of sheaf or a document in the institution.

Key Words: The Office Attorney General, Evidence, embezzlement, Tax.

References

Daftar pustaka

A. Buku-buku

Andi Hamzah, 1986, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

___________, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Bohari, 2010, Pengantar Hukum Pajak.Rajawali Pers, Jakarta.

Dwikora Harjo, 2013, Perpajakan Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Gunadi. 2007. Pajak Internasional Edisi Revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta

Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar Maju, Bandung.

Mardiasmo. 2013, Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2010, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta.

Nila Yulianawati, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak“Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3” UI Press, Jakarta.

R. Soesilo, 2000, Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Sudarsono, Hardjosoekanto, 1994, Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirawan Ilyas dan Richard Burton, 2010, Hukum Pajak Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-undangNomor 1Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana

Undang-undangNomor16Tahun 2004 tentangKejaksaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. Sumber Lain

Irawan, Candra. 2012. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Penyelwengan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan, Journal Repository Universitas Riau, vol. 4, No. 7,Universitas Riau, Riau.

Antara News, Kanwil DJP Sumbar Serahkan Berkas Penggelapan Pajak Ke Kejari,http://sumbar.antaranews.com/berita/158929/kanwil-djp-sumbar-serahkan-berkas-penggelapan-pajak-ke-kejari.html diakses tanggal 03 Februari 2016 pukul 21:06 W

Downloads

Published

2016-06-14