IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
Abstract
The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is one of the organizers of judicial power in Indonesia together with the Supreme Court and courts below and the Judicial Commission. One of the Constitutional Court's authority is to test the laws against the Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the decision of the Constitutional Court Number 34 / PUU / XI / 2013 that the review of Article 268 Paragraph (3) of the Law on Criminal Proceedings (Code of Criminal Procedure ) which reads "Request for reconsideration of a decision can only be made one time only". As a result of the decision led to a judicial review can be done more than once. The formulation of the issues discussed are: 1) How is the legal status (legal standing) of the applicant the decision of the Constitutional Court Number 34 / PUU / XI / 2013? 2) What are the considerations in making a decision of the Constitutional Court to remedy Reconsideration can be filed more than one ?. This type of research is a normative legal research. Sources of data obtained from books, library studies and other sources. From this study it can be concluded 1) legal status (legal standing) The applicant in the decision of the Constitutional Court Number 34 / PUU / XI / 2013 has no legal status (legal standing). 2) Consideration of the Constitutional Court to make a ruling on the legal remedies Reconsideration can be filed more than once in order to protect and uphold human rights, the applicant PK feel tereliminir sense of justice, where the restrictions PK should only be performed one time as stipulated in Article 268 Paragraph ( 3) has given limits a person to seek justice because of the possible new state (novum), can befound at any time and can not be determined exactlywhen
Keywords: Constitutional Court, Remedy, Reconsideration
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Feri Amsari, 2011, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan RepublikIndonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Raja wali Pres, Jakarta.
Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, Mahkamah Konstitusi : Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Rineka Jakarta.
Jimly Asshiddiqie., 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.
Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi Dan HukumDalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta.
Moh. Kusnardi dan Bintan R.Saragih S.H., 1980, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT Gramedia, Jakarta.
Parman Soeparman, 2007, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan KembaliDalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung.
Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penilitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 11 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
C. Sumber Lain
Ahsan Yunus, Analisis Yuridis Sifat Final Dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam https://ahsanyunus.wordpress.com.
Dian puspita, Koesno dan Lucky, Kajian Yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013Mengenai Pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP, Fakultas Hukum, Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” Jurnal hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
Pusat Kajian Konstitus FH-UB, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupatenn Malang dan Kota Pasuruhan),
Radityowisnu, Upaya Hukum dalam http://radityowisnu.blogspot.co.id.
Syarat dan tata cara pengajuan judicial review ke ma dan mk dalam http://www.hukumonline.com./klinik/detail/cl4944/.
Kedudukan hukum legal standing dalam http://ipankmiah-911help.blogspot.co.id/2010/10.
