PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN MINUMAN KERAS DI KOTA PADANG (Studi Di Polresta Padang)
Abstract
ABSTRACT
Â
Liquor is not an item that is traded freely, the circulation of liquor is regulated by the government, but in fact a lot of liquor has been circulating in the community without permission, which as a result of this liquor can cause interference with public safety, order, and moral decline or health even cause death. Excessive alcohol consumption affects a very large on the attitudes and actions that lead to the perpetrators of acts that harm themselves or harm others, as set forth in Padang Regional Regulation No. 8 of 2012. The role of police is needed to control, monitor and crack down on the use and circulation of liquor explicitly, in order to provide a deterrent effect. Issues raised: 1) What is the role of the police in curbing liquor in Padang? 2) Are the constraints encountered the police in curbing liquor in Padang? This study of juridical sociological. The data used primary data obtained from interviews and secondary data obtained from a study document in Padang police. The data were analyzed qualitatively. Research are: 1) The role of the police in curbing liquor in the city of Padang is conducting outreach to the community, organize the operation and routine patrols, as well as capturing and impose sanctions. 2) Obstacles encountered the police in curbing liquor is a lack of personnel, lack of education and lack of public awareness of the violation.
Keywords :The role, Policing, Enforcement, Liquor
References
Daftar pustaka
BagjaWaluya, 2009, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, PT.Pribumi Mekar, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
BP Dharma Bhakti, 1997, Penyalahgunaan EctacyMiras dan Bahaya Aids Di Kalangan Generasi Muda, Yayasan Penerus Nilai-nilai Perjuangan 1945, Jakarta.
JimAuer, 2010, Katakan Tidak Pada Narkoba dan Minuman Keras, Kanisius, Yogyakarta.
HartatiNurwijaya, 2012, Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya, PT Elex Media, Jakarta.
Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Grafika, Surabaya.
SiswantoSunarso, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
SoedjonoDirjosisworo, 1984, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung.
Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-undang No36 Tahun 2009 tentang HukumKesehatan.
Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRepublik Indonesia.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
Surat kabar, Harian Kompas Senin, 13 Mei 2014
DamanhuriZuhri, pemkot padang akan awasi penjualan minuman beralkohol,http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/15/nmude6-pemkot-padang-akan-awasi-penjualan-minuman-beralkohol.
Phen Efendi, Definisi dan Proses Pembuatan Minuman Keras,efendybloger.blogspot.co.id/2012/definisi-dan-proses-pembutan-minuman-keras.html?m=1
VerdianNendra Dimas Pratama,Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras, http://hmibecak.wordpress.com/2007/05/29/minuman-keras-remaja.
Anita Damayentie, Mengenal Minuman Beralkohol, www.infohalal.com 2006
