PENETAPAN PENGESAHAN PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMAKOTO BARU KABUPATEN SOLOK
Abstract
ABSTRAK
The legislation has set about the importance of marriage registration, however; the fact in humanity, there are still found marriage without registration toEmployee Marriage Registrar. Therefore, husband and wife do ithbat marriage in Religious Courts to get certificate of marriage. There are problems arise; 1) What is the cause that husband and wife do itsbat marriageat Koto Baru religious courts, 2) What are the problems in process itsbat marriage at Koto Baru Religious Courts, 3) What are the solutions to solve the problems in process of itsbat marriage atKoto Baru Religious Courts. The research method is used socio-juridical; the resources of data are used primary and secondary data. Techniques of collection data are interview and analysis databy using qualitative method. The results of research appear, 1) husband and wife causesthey doing itsbat marriage aremarriage happened out of control of Employee Marriage Registrar, marriage without registration by P3N and marriage is done when there is no legislation Number (1) 1974 before, 2) their problem doing itsbat marriage is witness and guardiancannot come toReligious Courts when ithbat marriage happens, 3) solution to solve the problem doing itsbat marriage can be done with changing witness who knows there is marriage while, guardiancannot come when trial happens, there is no solution.
Keywords :Itsbat Marriage, Religions Courts, Endorsement Marriage.
References
H. Daftar Pustaka
Buku-Buku:
Alhamdani, 1989, Risalah Nikah Hukum Perkwinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta.
Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Anshary, HukumPerkawinan Indonesia, 2010, Pustaka Pelajar, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum,Cetakan ke-14,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2004, Pedoman pegawai pencatat nikah, Jakarta.
Departemen Agama RIDirektorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004, Tuntunan Keluarga Ssakinah Bagi Remaja Usia Nikah, Departeman Agama, Jakarta.
Departemen Agama RIDirektorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, 2006, Korps Penasihat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah, Departeman Agama, Jakarta.
K.Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Neng Djubaidah,2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat , Sinar Grafika, Jakarta.
Winanto, 2012, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Peraturan Perundang _ Undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh Daerah di luar Jawa dan Madura.
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam.
Sumber Lain-lain:
https://syakhsiyah.wordpress.com/tentang-nika.
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-kebanyakan-kasus-nikah-siri-untuk-poligami.
https://www.academia.edu/9167882/pencatatan_ perkawinan
Suhardana, www.Repository.usu.ac.id, di unduh pada tanggal 10 juni 2014
Asasriwarni,www.Carapedia.com/Pengertian dan Definisi Perkawinan, di unduh pada tanggal 10 juni 2014
Herlambang, http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat -sah-nikah.html, di unduh pada tanggal 12 Agustus 2014
