PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUH
Abstract
ABSTRACT
Criminal penalties in the Act No. 51 of 1960 provided for in Article 6 paragraph (1) the maximum amount of these fines is Rp 5,000. Because given the high land prices at this time, of course, the nominal amount of the fine is not in accordance with the development of the present value of the rupiah. Overcoming the Supreme Court issued Perma No. 2 of 2012 to adjust the penalties that exist in the Criminal Code and the fine adjustments associated with Act No. 51 of 1960. Formulation of the problems are: 1) What are the links between criminal penalties of Law No. 51 of 1960 with Perma No. 2 of 2012 in case No. 01 / Pid.C / 2016 / PN-LBS? 2) How does the application of criminal penalties contained in the law No. 51 of 1960, which is associated with Perma No. 2 of 2012 in case No. 01 / Pid.C / 2016 / PN-LBS ?. The research approach is yuridis normative. Source of data: 1) the primary legal materials, 2) secondary law and 3) tertiary legal materials. Data collection techniques: document study. The conclusions of research are: 1) The relation is between both forms of legislation can be seen from the example that is decided by the judge ruling in which the judge found rightly too Act No. 51 of 1960 also increased in value. 2) The application of criminal penalties by linking the Act No. 51 of 1960, which refers to the Perma No. 2 of 2012.
Keywords: application, criminal, fines, soil.
References
Daftar Pustaka
Buku
Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Harsono, Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan kesembilan, Djambatan, Jakarta.
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan kesepuluh, Djambatan, Jakarta.
Hatta, Mohammad, 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektik Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta.
Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta.
Kartasapoetra, G, 1992, Masalah Pertanahan Indonesia, PT. Bineka Cipta, Jakarta.
Prasetyo, Teguh, 2014, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soimin, Soedharyo, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 2013, MetodologiPenelitianHukum, RajawaliPers, Jakarta.
Sunindhia, Y.W, dan Wiwik Widiyanti, 1988, Pembahuruan Hukum Agraria, Bina Aksara, Jakarta.
Suparni, Ninik, 1996, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Pertama,Sinar Grafika, Jakarta.
Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
