TUNTUTAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 0048/Pdt.G/2015/PA.Pdg DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A
Abstract
ABSTRACT
Child custody often happens when during a divorce. By law, minors custody of the child in the hands of the mother, but there are other causes that may give custody of the child to his father. The problem in this research are: 1) Is the reason a husband demands custody of children after divorce? 2) Are the reasons the judge in determining custody of children after divorce? The method used in this research is sociological. Techniques of data collection using interviews with informants. Data analysis techniques used in this research is qualitative analysis methods. It can be concluded that 1) Reason husband demands custody of the child because the wife was away from home and her son and his wife always said rude words that are not civilized in front of her children. 2) The reasons for the judge in determining child custody judge saw that the mother of this child has a personality and character blameworthy very doubtful to be able to guide and educate the child would become a pious child and noble.
Keywords: Charges, Child Custody, Civil Case
References
Daftar Pustaka
Buku-buku
Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam Indonesia, Cetakan ke enam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5
Abdul Azis Dahlan, 1960, Ensiklopedia Hukum, Ictiabaru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1329.
Bambang Sunggono. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Isna Bustami, 1999, Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam, Penerbit IAIN IB Press, Padang, hlm. 108
K. Watjik saleh 1980. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Muhammad Syaifudin dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
Sayuti Thalib. 1982. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, PT Intermasa, Bandung, hlm. 7
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Sumber lain
http://radityowisnu.blogspot.com/2011/09/perkembangan-status-kedewasan.hltml/ di akses tanggal 14 April 2016 jam 20:00 wib.
