PENENTUAN BUKTI-BUKTI YANG CUKUP OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENETAPKAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus: Polres Bangkinang Kabupaten Kampar)

Authors

  • Imam Muhammad Afif.A Imam Muhammad

Abstract

ABSTRACK

Investigation is regulated in section 1 of subsection 2 in Criminal Code Procedures’ Book. Based on the result of the investigation, when some evidences have been found that someone has conducted criminal offense then a detention can be done to the criminal. A detention order is conducted to someone who is suspected in doing criminal offense based on the sufficient preliminary evidence that is the preliminary evidence to suppose that there is criminal offense. Formulation of the problem 1) How is the way of the police investigator in determining sufficient evidence as a basis to assign someone to be a suspect of theft criminal offense? 2) What obstacles and efforts are faced by the police investigator in determining sufficient evidence as a basis to determine someone as a suspect of theft criminal offense? This study used socio legal approach and it was descriptive research. In collecting the data, it was conducted through interview and documentary study. Analysis of the data was qualitative method. Based on this study condluded that the police investigator could determine the sufficient evidences to assign someone as a suspect of theft criminal offence by 2 sufficient evidences. The constraints were from internal and external factor. In internal factor, there were constraints by the investigator, the suspect, the evidence and facilities and basic facilities. While in external factor, there was constraint by society side as witness, even as victim by the theft criminal offence itself. The efforts were conducting trainings periodically to the police investigator side, establishing cooperation with the government side, and conducting socialization.

Keywords: Evidence, Investigator, Police, Theft


References

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

---------------- . 2010. Delik-Delik Tertentu didalam KUHP. Sinar Grafika: Jakarta.

Bambang Poernomo. 1978. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Bambang Sunggono. 2010. Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta.

Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika: Jakarta.

Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Djambatan: Jakarta.

Frans Maramis. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Hari Sasangka, dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar Maju: Bandung.

Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika: Jakarta.

Hassanudin AF. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Al Husna Baru: Jakarta.

Laden Marpaung. 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Sinar Grafika: Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. PT. Alumni: Bandung.

Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Yayasan Badan Gadjahmada: Yokyakarta.

M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Sinar Grafika: Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

-----------------------, C. Djisman Samosir. 1981. Delik-delik Khusus. Tarsito: Bandung.

R. Soesilo. 1996. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. Politeia: Bogor.

Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco: Bandung.

Undang-undangNomor 1 Tahun 1946 tentangPeraturanHukumPidana

Undang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana

Undang-undangNomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia

PeraturanKepalaKepolisianRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun2009 tentangPengawasanPerkaraPidana di LingkunganKepolisianRepublik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Anonim, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://bahasa.cs.ui.ac.id./diakses pada tanggal 28 Januari 2016, Jam 10.00 Wib.

Downloads

Published

2016-06-15