PERAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA BARAT (Studi Kasus di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat)
Abstract
ABSTRACT
Indonesia is a state law, every citizen has the right to legal assistance and legal equality (Equality before the law), as in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 28D Paragraph (1) Everyone has the right to recognition, security protection, and certainty law fair and equal treatment before the law. In Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of the State Repoblik Indonesia Year 1945 stated that Indonesia is a Constitutional State. It is confirmed that Indonesia is a state law that upholds the Rule of Law in other words put the law above everything in the concept of government and state. The problems (1) How PBHI role in providing legal aid to the poor in West Sumatra. (2) Is the constraints faced by PBHI in the provision of legal aid for the poor in West Sumatra. (3) Are the efforts made by PBHI in the provision of legal aid for the poor in West Sumatra. In this study the authors use qualitative methods to produce descriptive data in the form of written words. In the provision of legal assistance both PBHI efforts Litigation and Non-litigation. The results of the research that PBHI Sumbar able to play a role in the establishment and provision of legal aid for the poor in West Sumatra, although PBHI have constraints: the limited budget, human resources, and time allocation.
Keywords: Organization of Legal Aid, Poor, PBHI
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
AD-ART Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Pasal 5.
BambangSunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan HAM,Cet,III,MandarMaju,Bandung.
Dokumentasi, 2015, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Padang.
ErniWidhayanti, Hak-hak Tersangka di Dalam KUHP, 1988, Liberty, Yogyakarta.
H.M.A. Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum,UMM Press, Malang.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.
Laporan Semester Divisi Advokasi Tahun 2015
Nawawi, 1987, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Jakarta Fajar Agung.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
SoerjonoSoekanto, HeriTjandrasari dan TienHandayani, 1987, dikutipdari Smith dan D.J. Keenan.
Standar Operasional Prosedur PBHI Sumbar 2015
Visi dan Misi PBHI
YLBHI dan PSHK, 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Edisi, YLBHIdanPSHK, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan
C. Sumber lain
Meila Nurhidayati, Negara Hukum (Konsep dasar dan Implementasinya di Indonesia)https://meilabalwell.wordpress.com. NegaraHukumKonsepDasardanImplementasinyadiIndonesia. diakses pada tanggal 6 Februari 2016 pukul 01:40 WIB
Rizanuary Fauzi, Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat, 7 Agustus 2014,
http:/rizakenahackblog.blogspot.com/2010/11/01archive.html, jam 20.00 WIB.
Saiful Arif, Hak Atas Keadilan: Memimpikan Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya, 10Agustus 2014, http://catatan27hukum.blogspot.com/2012/04/hakataskeadilanmemimpikanperadilan.html, (jam 19.00 WIB).
Suparyanto, Masyarakat Miskin.http://dr-blogspot.co.id/2011/04/masyarakat-miskin-maskin.html diakses pada tanggal 29 Mai 2016 pukul 20.32.
Errymeta. Artikel Umum Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, https://errymeta.wordpress.com/artikeldiakses pada hari Selasa tgl 23 Februari 2016 pukul 15:30 WIB.
