PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstract

Kewenangan untuk pemerintah daerah yang didapatkan dari pemerintah pusat dinamakan sebagai kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan mempunyai tujuan untuk menyegerakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, hal ini juga berguna untuk menurunkan kesenjangan yang terjadi diantara masyarakat serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih efisien (Syukri & Hinaya, 2019). Otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah agar dapat lebih mengembangkan potensi daerah. Pengembangan potensi belanja daerah dilakukan dengan memenuhi kebutuhan belanja daerah yang perencanaannya dilakukan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang salah satu komponennya adalah belanja modal. Belanja modal menggambarkan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aktiva berwujud dan aktiva lainnya, dengan manfaat yang diberikan lebih dari satu periode akuntansi serta juga melebihi batasan paling rendah untuk penetapan aset tetap atau aset lainnya oleh pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007). Perubahan belanja modal tentu akan mempengaruhi anggaran pemerintah daerah untuk periode mendatang.