PENGARUH INFLASI, PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA(IPM) DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP KEMISKINAN PADA PROVINSI DI PULAU SUMATRA

Abstract

Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta banyak unit usaha yang tutup dimasa pandemi mendorong semakin meningktnya angka kemiskinan di Indonesia pada umum dan sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada khususnya. Kemiskinan tentu memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyrakat, kesenjangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak permasalahan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, gizi buruk, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus segera bertindak untuk paling tidak mengurangi angka kemiskinan (Suci dan Feberina 2021). Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional laju kemiskinan pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera relatif berbeda beda, dari data terlihat Provinsi Bengkulu memiliki laju pertumbuhan kemiskinan yang relatif lebih tinggi dari provinsi yang lainnya. Hal tersebut terlihat dari laju kemiskinan di tahun 2016 yang meningkat 17.18%, hingga tahun 2020 angka kemiskinan di Provinsi tersebut masih bernilai dua digit, sedangkan laju kemiskinan paling rendah dimiliki oleh Provinsi yang baru dimekarkan yaitu Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Walaupun demikian laju pertumbuhan kemiskinan pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera tetap tinggi karena pada akhir tahun 2020 angka tersebut mencapai 9.66% dan diyakini akan meningkat pada tahun 2021 mendatang mengingat wabah pandemi Covid 19 menghambat laju pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia pada umumnya dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada khususnya (Agustin et al., 2019)