IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA PADANG

Abstract

Peraturan Walikota Padang No. 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Masih ada beberapa Anak Panti asuhan yang status BPJS tidak terdaftar. Rumusan masalah penelitian adalah untuk mengetahui 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian : 1) Implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah Pengelola panti menjelaskan bahwa anak didik panti masih berobat secara mandiri dan di biayai oleh pengelola panti. 2) Kendala-kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pengurusan BPJS Anak terlantar adalah alokasi anggaran pengurusan BPJS yang masih terbatas sehingga tidak semua anak didik panti asuhan terdaftar sebagai iuran BPJS. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Agar Pemerintah Kota Padang merealisasikan dan memfasilitasi Anak terlantar khususnya anak dalam Panti Kota melalui pejabat setempat baik Camat, Lurah, RT, RW untuk dapat mengaktifkan BPJS Kesehatan mereka agar mendapatkan pelayanan yang optimal.