PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Abstract
Given the importance of the functions of the legal product area in the exercise of governance in the region, then the role of the legal secretariat of the regional city of Padang in the process of formation of regional law product is the most important part in the achievement of a goal the establishment of a legal product area of the city of Padang. The formulation of a problem is (1) how is the position of the legal secretariat of the regions and parliament in the process of formation of regional legal product? (2) why the establishment of products set out in the Program area of the law of creation of the local government areas of Regulatory and legislative Propemperda? (3) Why there are areas of law product is cancelled by the Central Government. The research method used is the method of empirical legal research, a legal research methods serve to see in terms of real law and examines how law works in the neighborhood, a legal entity or a government agency. The technique of data collection is the study of the documents and interviews. Technique of data analysis i.e. descriptive qualitative analysis techniques. Research results can be inferred are (1) the position of the legal secretariat of the region and the Secretariat of the parliament has an important role and close working relationships as well as intertwined in the process of the formation of the product of the nonprofit area law regulations. 2) establishment of regional legal products defined in Propemperda because of the formation of regional law requires products cost budget that fit on the budget income of the Shopping area. 3) Why there are areas of law product is cancelled by the Central Government caused by: a. legal Products contrary to the hierarchy of legislation, b. legal Products are made is not an authority on City Government, c. Product law contains the rules of procedure that complicate third parties, investors or entrepreneurs in dealing with City Government.
Keywords: Legal Department, Legislative, Legal Product, Local Governance
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Afifudin, 2012.Metode Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia : Bandung.
DeddySupriadyBratakusumah, DadangSolihin, 2004, Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Nomensen Sinamo, 2009, Metode Penelitian Hukum, PT Bumi Initama, Jakarta.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
SiswantoSunarno, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
SoerjonoSoekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Sudirman Darwin, 2002, Menjadi Penelitian Hukum kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.
Widjaja Haw, 2002, Otonomi daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo, Jakarta.
WasistionoSadu dan Yonatan W., 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),Fokusmedia, Bandung.
Yuliandri, 2013, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Baik, RajawaliPers, Jakarta.
B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Padang.
Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Walikota Padang Nomor 26 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Padang.
C. Sumber Lain
http://sani72.blogspot.co.id/2013/12/hukum-pemerintahan daerah.html?m=1, diakses pada tanggal 26 September 2016 Pukul 19:34 WIB.
http://blog.unnes.ac.id/otoda/2016/03/21/prod uk-hukum-daerah/diakses pada tanggal 26 September 2016 Pukul 19:45 WIB.
