Vol. 8 No. 1 (2017)

Articles

• UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEMERASAN DI PANTAI PADANG

  Adrian Bima Putra

  • PDF

• ANALISA YURIDIS TERHADAP DISSENTING OPINION PADA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

  Ahmad Mahmul Lubis

  • PDF

• PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PADANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI KOTA PADANG

  Didi Marnandes

  • PDF

• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan Nomor 45/PTS-MKD/IX/2015 Terhadap Anggota DPR RI Yang Melanggar Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3

  Nanda Wahyudi

  • PDF

• PEMBERIAN LABEL HALAL PADA PERUSAHAAN KERIPIK BALADO CHRISTINE HAKIM OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SUMATERA BARAT

  dila ayuna dila

  • PDF

• MATERIAL TESTING REGULATIONS UNDER STATUTORY LAW BY LAW NUMBER 14 OF 1985 CONCERING THE SUPREME COURT ( Case Study Supreme Court Decision Number 48 P/HUM/2014)

  Bian Dwiputra Bian

  • PDF

• POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ( STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 TENTANG PEMBATALAN PASAL 59 AYAT (4) dan PASAL 95 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERL

  Try Rengga Rengga

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB MASKAPAI LION AIR TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN DI BANDARA INTERNATIONAL MINANGKABAU

  Rezki Februarianto

  • PDF

• PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI POTONG OLEH DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN (DISPERNAKBUNHUT)KOTA PADANG

  Sri Fitri Amalia Sri Fitri

  • PDF

• KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

  Muhammad Halim Khairul

  • PDF

• KEBERADAAN MINUMAN TRADISIONAL KAWA DAUN DI KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  Revita Gusfi Herlin Revita

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO.1/PDT.G/2016/PNBKT TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BUKITTINGGI

  Yolanda Obelina Ayesha Yolanda

  • PDF

• Analisa Yuridis Penyerahan Urusan Perizinan Usaha Pertambangan Dari Pemerintahan Kabupaten Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

  Mansur Muslim

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK NEGARA INDONESIA KEPADA CV. USAHA BERSAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

  Ananda Dikla Mawardi Dikla Mawardi

  • PDF

• PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PADANG

  Dedi Andeska

  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2010TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( Studi Kasus : Pembuatan Akta Kelahiran )

  Rian Saputra Rian Saputra

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/SKLN-X/2012 TENTANG SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA PRESIDEN, DPR DAN BPK

  Al Riyadi Faisal

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO DALAM PERKARA PERDATA NOMOR:69/Pdt.G/2014/PN.Mrb

  Arifan Yandra Arifan Yandra

  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG DALAM MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

  Ahmad Fandi

  • PDF

• AKTA DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA NOMOR: 104/Pdt.G/2010/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG

  Fajra Fransiska Fajra

  • PDF

• PELAKSANAAN IZIN PEMASANGAN REKLAME ROKOK DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2015

  Syafriani Putra Anggi

  • PDF

• PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU ATAU PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NKLAS I A PADANG

  Christine Monica Situngkir Christine Monica

  • PDF

• PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PADANG TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

  Okta Yolanda Mezi

  • PDF

• PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A BATAM

  Putrisa Patni Putrisa

  • PDF

• EFEKTIFITAS BERLAKUNYA PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN ORGEN TUNGGAL DI NAGARI PAUAH KAMBA

  Fitra Heldi Fadlil

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

  Arestu Mustika Arestu

  • PDF

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN (Studi Perkara Nomor 650/Pid.B/2014/PN Pdg)

  Tanjung Ulfri

  • PDF

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAM KOMPUTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Desri Desri

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE ANTARA RINI SHOP DENGAN KONSUMEN

  Nur Dwi Lidiana Nur Dwi

  • PDF

• KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM MENGUSUL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

  Muliadi Puput

  • PDF

• PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TERANDAM

  Gebie Ferizkha Putri Gebie

  • PDF

• PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

  Muhammad Ikhsanul Akbar

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DENGAN KLINIK RAHMI HATTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS

  Agung Satria Agung Satria

  • PDF

• PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1B PARIAMAN

  Ismi Desfia Ismi Desfia

  • PDF

• PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI PIANGGU KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI KABUPATEN SOLOK

  Murda Yosi Adha Murda Yosi

  • PDF

• PERANAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

  M. Ali Mukhlis

  • PDF

• PERANAN BADAN PENGAWAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

  Randy Kurniawan Randy Kurniawan

  • PDF

• GUGATAN PEMBLOKIRAN KARTU KREDIT OLEH KONSUMEN KEPADA PT.BRI CABANG PADANG PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG.

  Fenti Perdian Efendi Fenti Perdian

  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH JAKSA TERHADAP TERPIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

  Andhika Aprialdo

  • PDF

• PERAN DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA PADANG DI BIDANG TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

  Armen Drichi Armen Drichi

  • PDF

• Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bukittinggi Untuk Menunjang Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009

  Redho Hariyadi

  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

  M Aldhamas Ridho

  • PDF

• Pertimbangan Hakim Pada Praperadilan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi

  Riyan Mulia Safutra Riyan Mulia

  • PDF

• EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA NAGARI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI DI KENAGARIAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRYA TAHUN 2015)

  Rianto Rianto

  • PDF

• Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Permerkosaan Dengan Korban Difabel (Study kasus di Polresta Padang)

  Mulyadi Mulyadi

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus: 2045/PID.SUS/2013/PN.TNG.)

  Ferdian Ilham

  • PDF

• TRANSPARANSI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

  Aulya Ramadheny Aulya Ramadheny

  • PDF

• PERAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG DALAM PENJUALAN KENDARAAN DINAS WALIKOTA PADANG

  Lino Ropil

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Perkara No : 119/Pid.B/2013/PN.PDG)

  Hendra Roza Hendra Roza

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR INAP BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

  Sinta Abigael Grace

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI PERKARA : NOMOR 3/PID.SUS/2016/PN.PDG.)

  Hengki Setiawan Hengki Setiawan

  • PDF

• PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

  Aulya Sandy Aulya Sandy

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA PADANG

  Cahyani Chindy

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASAL-USUL PERKAWINAN (Studi Perkara : Nomor 367/PID.B/2014/PN.PDG.)

  Reza Okva Marwendi Reza Okva

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM KONSERVASI PENYU OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

  Fauzan El Amin Fauzan El

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

  Rhomanda Figgi

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WANPRESTASI DALAM PERKARA NOMOR 4/PDT.G/2015/PN-SPN DI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

  Irda Mutiari Dinita Irda Mutiari

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG (StudiKasusPerkaraNomor : 771/Pid.Sus/2014/PN.Kpn)

  Sudirman Brayoga

  • PDF

• PELAKSANAAN PAGANG GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  Ade Mai Charly Ade Mai

  • PDF

• EFEKTIFITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN SIJUNJUNG

  Hardes Hafiz

  • PDF

• PELAKSANAAN OVER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG

  Addyn Islami Perkasa Tani Addyn Islami

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KERIPIK TEMPE BIG FAMILY PADANG DALAM MELINDUNGI KONSUMEN

  Monica Triani Faizal Monica Triani

  • PDF

• Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Bukitinggi

  Muhammad Yusuf

  • PDF

• PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI GAS ELPIJI 3 KG ANTARA PT. SUMBER GUNA ALAM DENGAN PANGKALAN EDI SAPUTRA

  Intan Rizki Diani Intan Rizki

  • PDF

• EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK CABANG PADANG

  Rahmat Yuwono Rahmat Yuwono

  • PDF

• Kewenangan Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perizinan Pendirian Apotek

  Ananda Putri Gustia Fika

  • PDF

• PENGAWASAN OLEH BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP KOSMETIK BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PADANG

  Mona Vonica Sari Mona Vonica

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PT. U FINANCE YANG MENGGUNAKAN JASA PENAGIH HUTANG (DEBT COLLECTOR)

  Yessi Megawati Afnal Yessi Megawati

  • PDF

• PROSES PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2012

  Putra Zulfa Ari

  • PDF

• PELAKSANAAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

  Rabbiatul Sovia Anisa Rabbiatul Sovia

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG DI BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

  Annisa Khairul Annisa Khairul

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN TELUR PENYU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI PERKARA NOMOR: 466/Pid.Sus/2014, 202/Pid.Sus/2015, 20/Pid.Sus/2016/PN Pdg)

  Maijar Saridal

  • PDF

• PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1A PADANG

  Dia Khairunnisa Dia Khairunnisa

  • PDF

• WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK NAGARI CABANG SUNGAI RUMBAI

  Yuna Sukarna Yuna Sukarna

  • PDF

• PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG PADANG INDARUNG TERHADAP NASABAH DALAM KASUS PEMBOBOLAN KARTU DEBIT

  Fatika Putriyola Aulia Fatika Putriyola

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

  Ockta vernanda Anggy

  • PDF

• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Praktek Kefarmasian

  Pebria Risca Pebria Risca

  • PDF

• Aspek Kriminologis Abortus Provocatus Criminalis di Kalangan Remaja Kota Padang

  Sherly Mutya Sherly Mutya

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG (STUDI PUTUSAN PERKARA NO : 35-K/PM I-03/AD/IV/2013)

  Pedro Aliando Pedro Aliando

  • PDF

• DISKRESI PENYIDIK POLISI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DENGAN MEDIASI (Studi Kasus di Polresta Padang)

  Arif Firman Bachtas Arif Firman

  • PDF

• KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI ANAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA DAERAH TERPENCIL (STUDI DI DESA SIMATALU KECAMATAN SIBERUT BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

  Tapodhadai Sandro

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Belanda)

  Iqhsan Mardani Iqhsan Mardani

  • PDF

• PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN GRATIFIKASI PADA PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR CATATAN SIPIL PADANG PARIAMAN

  Samsuwir Samsuwir

  • PDF

• KOORDINASI PLN DENGAN POLISI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI KOTA PADANG

  Suci Aidylla Fitri Suci Aidylla

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERKARA NOMOR : 03/Pdt.G/2013/PN.TEBO DI PENGADILAN NEGERI KELAS II TEBO

  Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid

  • PDF

• PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERMODUS HIPNOTIS

  Afta Abdulhady Afta Abdulhady

  • PDF

• PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DALAM HAL PENETAPAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI DI KOTA PADANG

  Ulfa Dwi

  • PDF

• PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DALAM PEMBANGUNAN SMA NEGERI 1 SUTERA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SESUAI UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

  Arini Nahla

  • PDF

• KOORDINASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI SUMATERA BARAT

  Mangiring Olan

  • PDF

• PERANAN BP3TKI PADANG DALAM PENCEGAHAN HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 2000

  Mujahid Alfarouqi Mujahid

  • PDF

• PENGATURAN SUBSIDI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERDASARKAN SCM AGREEMENT (AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

  Putri Syahrina Syahrina

  • PDF

• PENETAPAN SUKU BUNGA OLEH BANK MANDIRI PADANG DAN BANK RAKYAT INDONESIA PADANG DAN PENGAWASANNYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

  Arsypapa Yunus Randi

  • PDF

• TINJAUAN TENTANG PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA BERDASARKAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

  Sabdi Arzal Sabdi Arzal

  • PDF

• PERANAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEPADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

  Maulana Fadlan

  • PDF

• SINKRONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Maknunatun Maknunatun

  • PDF

• PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KOTA PADANG DALAM PENGANGKATAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

  Deni Edo

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA (JALUR GAZA) DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  M.Hanif M.Hanif

  • PDF

• MASALAH KLAIM CHINA TENTANG TRADITIONAL FISHING RIGHT DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KEPULAUAN NATUNA (INDONESIA) DITINJAU DARI SEGI UNCLOS 1982

  Erizon Khairunsyah Erizon

  • PDF

• PERANAN SAKSI AHLI PSYCHIATRY DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK ( STUDI PERKARA NOMOR: 261/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)

  Marius Royanto

  • PDF

• AGRESI MILITER AMERIKA DI IRAK TAHUN 2003 DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Bayu Anjasmara Bayu Anjasmara

  • PDF

• PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN DEMONSTRASI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

  Zahara Usi

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)

  Zulpaizar Zulpaizar

  • PDF

• PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI POLRES AROSUKA KABUPATEN SOLOK)

  WIJAYA ALDHY PRANATA

  • PDF

• KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN BATAS SIPADAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TANAH ULAYAT (Studi Kasus Perkara Perdata NO. 10/ PDT.G/ 1993/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok)

  Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat

  • PDF

• EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TERHADAP PELAKSANAAN PERDA PAJAK

  Dewan Erpalis

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER ( STUDI PERKARA : No 127/Pid.Sus/2015/PN Dps)

  Rafino Eka Putra Rafino Eka

  • PDF

• PERAN KEPOLISIAN RESOR LIMA PULUH KOTA DALAM MENANGGULANGI PEMERASAN TERHADAP SOPIR TRUK YANG MELINTAS DI JALAN SUMBAR-RIAU

  Aditya Murni Bima

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  Riri Septiani Riri Septiani

  • PDF

• POLA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

  Muhammad Ikhwan Sabu

  • PDF

• Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di PTUN Padang

  Rafdi Rahmadi Rafdi Rahmadi

  • PDF

• PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM USAHA MENGETAHUI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Padang)

  Afrizal Afrizal

  • PDF

• PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU YANG TERJADI DI BANK PEKREDITAN RAKYAT (BPR) SAMUDERA AIR TAWAR KOTA PADANG ( STUDIKASUS DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR )

  Aldio Pratama Aldio

  • PDF

• PENERAPAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Perkara Nomor: 100/Pid.Sus/2014/PN SLEMAN

  Sari Elfianti Sari Elfianti

  • PDF

• PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MEMBANTU PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

  Tris Fandi Ramadhan Tris Fandi

  • PDF

• PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES 50 KOTA)

  Fauzan Azan

  • PDF

• KOMPENSASI BAGASI TERCATAT PENUMPANG PESAWAT SRIWIJAYA AIR DALAM PENERBANGAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU PADANG

  Dini Ramadhani Dini Ramadhani

  • PDF

• UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MELINDUNGI ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI

  Sepprianto Dwi Putra Sepprianto DP

  • PDF

• PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA MENCANTUMKAN IZIN DAN TANGGAL KADALUARSA (Studi Kasus: Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Padang)

  Berlan Devanda Dathu

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA PADANG

  May Annisa May Annisa

  • PDF

• ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XllI/2015 TERHADAP PENYELEKSIAN HAKIM DI INDONESIA

  Putra Sinatrya

  • PDF

• PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBATPERTAMBANGAN EMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

  Despindo Despindo

  • PDF

• SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

  Yudio Kesi Yudio Kesi

  • PDF

• PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PADANG

  Ferry Andricos Ferry Andricos

  • PDF

• PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN NOMOR : 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1A PADANG

  Yeni Arliani Yeni Arliani

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAAN ZAT BAHAN YANG BERBAHAYA DALAM PEMBUATAN MAKANAN (Studi Perkara: Nomor 301/Pid.sus/2013/Pn.Dpk.)

  Laila Laila

  • PDF

• PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS I PADANG DALAM MEMBERIKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG MENDAPATKAN SANKSI TINDAKAN

  Pertiwi Henda

  • PDF

• PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PADANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

  Pernando Simbolon Pernando

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA MENURUT KONVENSI WINA 1969

  Ary Miharja Ary Miharja

  • PDF

• PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMILIH BENTUK SURAT DAKWAAN SUBSIDAIR PADA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Rusita Melinda

  • PDF

• PELAKSANAAN KERJASAMA PT. GERSINDO MINANG PLANTATION (GMP) SEBAGAI JOINT VENTURE (BUKIT TAUN DENGAN WILMAR) DENGAN PEMERINTAH PASAMAN BARAT

  Widya Fariza Widya Fariza

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYU SEBAGAI SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (Studi Kasus : Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman)

  Anisa Novia Anisa Novia

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM WANITA DISABILITAS DALAM CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 2011 DAN IMPLEMENTASINYA DIINDONESIA

  Hanifah Turrahmi Hanifah

  • PDF

• PENERAPAN PIDANA PADA KASUS MALPRAKTEK MEDIK DALAM PERSALINAN (Putusan Mahkamah Agung No.455 K/PID/2010/PT.BNA)

  Irwan Marzuki Irwan Marzuki

  • PDF

• PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA KASUS CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1A PADANG

  Antoni Antoni

  • PDF

• PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

  Sheryn Lisara Sheryn Lisara

  • PDF

• PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANGTERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)

  Rivani Dwi Putri Rivani Dwi

  • PDF

• EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

  Martha Anggit

  • PDF