PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN DEMONSTRASI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
Abstract
Issuing opinions on the Constitution No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public. Frequent unrest or anarchy at the time of submission of opinions in public (demonstrations). This unrest raises some criminal acts such as vandalism, theft, disturbing public interest or other criminal acts. And to secure the demonstrations revealed the mass operator (Dalmas) of Police. This is consistent with the role of the police as the security of the State, as stated in Constitution No. 2 of 2002 on the State Police. The formulation of the issues raised in this paper are (1) Efforts to what is being done in securing the demonstration. (2) What factors are an obstacle in securing the demonstration. This study used a sociological approach. Data used are primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. The study concluded that (1) the efforts made in securing the demonstration that with effort pre-emptive, preventive, repressive efforts (2) factors that caused the problems in the demonstration in the jurisdiction of Police of Padang is because of the potential factors engineering, the lack of coordination between the police and the person or institution related to the protests, the discontent of the people, the security is lacking. Keywords: Demonstration, Security, Effort, PoliceReferences
Daftar Pustaka
A. Buku-buku
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
Bambang Sunggono, 2012, Metedologi Penelitian Hukum, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mustafa Kamal Pasha, 2003, Pancasila dalam tinjauan Historis dan Yurisdis, Cipta Karya Mandiri, Yogyakarta.
Kunarto, 1999, Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anarkhi, Cipta Manunggal, Jakarta.
Pius Partanto, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkolo Surabaya.
Soewadji, 2005, Merubah Image Polri, PT. Pustaka Bintang, Jakarta.
Suparlan,2001, Hukum Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta.
Suwarno, 2001, Psikologi Sosial, Balai Pustaka, Jakarta.
Untung S Radjab, 2003, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan, CV. Utama, Bandung
Yoyok Ucuk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki
Anonim, Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum https://core.ac.uk/download/pdf/16508610.pdf di akses pada 10 september 2016 jam 19.00 wib.
Anonim.,â€Kerusuhanâ€http://hermanmamank.blogspot.com/2013/08/epidemiologi-kerusuhan.html di askes pada 11 September 2016 jam 20.38 wib
Anonim,http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/download/161/171 di akses pada 14 September 2016 jam 17.55.
Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas ’’Kerusuhan’’ https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan diakses 2 September 2016 Jam 19:30 wib
Anonim, ’’Kerusuhan’’ http://eprints.ums.ac.id/41970/17/BAB%20II.pdf diakses 15 September 2016. Jam 20:30 wib
Anonim.,â€Psikologi Massa dan Penanganan Kerusuhan†http://www.academia.edu/11873801/MASSA_DALAM_PSIKOLOGI_SOSIAL-II di akses pada 15 September 20.40wib
arriwp97-Police Hazard, KERUSUHAN MASSA SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT,
http://arriwp97.blogspot.co.id/2011/03/kerusuhan-massa-sebagai-perilaku.html di akses 16 September 19.20 wib