PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI PERKARA : NOMOR 3/PID.SUS/2016/PN.PDG.)
Abstract
ABSTRACT
The crime of embezzlement fiduciary guarantee of the goods provided for in Article 36 Act No. 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantee. Embezzlement is embezzlement fiduciary guarantee of the goods in the case number 3/URPid.SUS/2016/PN.Pdg., debtors sent his son turned his fiduciary guarantee of the goods to a 3rd party without approval in writing by the borrower. Formulation of the problem 1.How is the application of the criminal perpetrators of criminal acts against in the case number 3/URPid.SUS/2016/PN.Pdg.? 2. What are the consideration of judges in meting out criminal sanctions against the perpetrators of such criminal acts? This type of research using normative juridical approach, the nature of the research are analytical, descriptive data source in the form of secondary data composed of primary legal materials, legal materials, legal materials tertiary secondary, techniques of data collection through the study of the document. The data were analyzed qualitatively. A summary of research results: 1. The application of the criminal in this case, it can be found that the defendant was proven to perform criminal acts of embezzlement, because of the fiduciary guarantee of the goods meets the elements of a criminal offence. 2. Consideration of the judge in this case, the judge in his ruling that is dropping things that relieve the criminal based on the jurisprudence, and criminal trial brought against the defendant fulfills the terms of article 14 (a) of the CRIMINAL CODE, in addition to the regular combined theory used in Indonesia in dropping this ruling was already fulfilled.
Â
Keyword: Application, Crime, Embezzlement, Fiduciary Guarantee.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Adami Chazawi, 2008, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Jakarta : Bayu Media.
, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT Rineka Cipta.
, 2015, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Handri Raharjo, 2009, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Alumni.
Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta : Sinar Grafika.
Marhainis Abdul Hay, 1979, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita.
M. Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta : Rajawali Pers.
Muhammad Rusli, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Moch Anwar, 1994, Hukum Pidana Bagian Khsusus, Bandung : Citra AdityaBakti.
P.A.F Lamintang, 1988, Hukum Penintensir Indonesia, Bandung : Armico.
Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Sinar Grafika.
R. Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
R.Subekti, 1979, Hukum Pinjaman, Jakarta : Pradnya Paramita.
R. Soesilo, 2008, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia.
Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid IA, Semarang : PSHM FH-UNDIP.
Salim H.S., 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
, 2008, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika.
Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika.
Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung : P.T Alumni.
Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Malang : UMM Press.
Khotibul Umam, 2010, Hukum Lembaga Pembiayaan, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung : Bandung.
Yurizal, 2011, Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia, Surabaya : Media Nusa Creative.
Yuni Sandra, 2016, Pertanggungjawaban Pidana dalam hal Pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tesis, Padang : Universitas Andalas.
B. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
C. Sumber lainnya
Ahamd Bahiej, 2006, “Selamat Datang KUHP Baru Indonesia (Telaah atas RUU KUHP Tahun 2004)â€, Jurnal Sosio Religia, Volume 6 Nomor 1, November.
Putusan Pengadilan Perkara Nomor 3/Pid.SUS/2016/PN.Pdg.
