PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN TELUR PENYU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI PERKARA NOMOR: 466/Pid.Sus/2014, 202/Pid.Sus/2015, 20/Pid.Sus/2016/PN Pdg)

Abstract

Penyu beserta telurnya menjadi salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia karena dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang. Pelaku perniagaan telur penyu, sesuai Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00. Kasus perniagaan telur penyu telah diadili di PN Padang. Permasalahan yang penulis teliti yaitu; a) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan telur penyu sebagai satwa dilindungi pada Perkara Nomor 466/Pid.Sus/2014, 202/Pid.Sus/2015, 20/Pid.Sus/2016/PN Pdg; b) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan telur penyu sebagai satwa dilindungi pada Perkara Nomor 466/Pid.Sus/2014, 202/Pid.Sus/2015, 20/Pid.Sus/2016/PN Pdg? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji Putusan Nomor: 466/Pid.Sus/2014, 202/Pid.Sus/2015, 20/Pid.Sus/2016/PN Pdg. Putusan tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dari tiga putusan tersebut, pidana yang dijatuhkan hakim masih jauh di bawah pidana maksimal. Kemudian, Putusan Hakim tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mengacu kepada pertimbangan yuridis yakni, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang-barang bukti dan pertimbangan non yuridis yakni, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pidana, Penyu, Satwa, Dilindungi