PROSES PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2012

Abstract

Untuk menjadi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan tertentu dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah mekanisme penetapan calon kepala daerah di Kota Pariaman? 2) Apa kendala-kendala dalam penetapan calon kepala daerah di Kota Pariaman? 3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam penetapan calon kepala daerah di Kota Pariaman? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari hasil penelitian adalah 1) Penetapan calon kepala daerah di Kota Pariaman oleh KPU dilakukan dengan dua mekanisme pencalonan yaitu dari jalur perseorangan (independent) dan melalui jalur partai politik. 2) Kendala yang ditemukan dalam penetapan calon kepala daerah adalah: a) Dari hasil verifikasi administrasi belum ada Pasangan Calon yang berkasnya dinyatakan belum memenuhi Syarat dalam hal kekurangan dukungan. b) Bakal Pasangan Calon melakukan berbagai cara untuk mendapat dukungan suara contoh mencari dukungan KTP dari lesing, bank, kantor camat bahkan waktu pengumpulan KTP (kartu tanda penduduk) waktu gempa 2009 yang mana supaya syarat untuk jangka waktu tertentu terlengkapi. 3) Upaya yang dilakukan KPU Kota Pariaman adalah melaksanakan verifkasi factual terhadap kelengkapan kelengkapan prasyarat pendaftaran untuk keabsahan dukungan Partai Politik pengusung dan ijazah dari bakal calon Walikota dan Wakil Walikota

Kata kunci: Penetapan, Calon Kepala Daerah, Peraturan KPU