Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Praktek Kefarmasian
Abstract
ABSTRAK
In Law 36 Year 2009 on Health in Article 1 (6) explains the health workers. And on Article 198 describes the sanction against those who do not have the expertise and authority to carry out the practice of pharmacy. Pharmacists are one of the health workers who deal directly with patients. However, the fact that many irregularities do. The problems studied were: (1) How criminal liability against those who do not have the expertise and authority to practice pharmacy court of law in the region? (2) How to judge a consideration in decisions on people who do not have the expertise and authority to practice pharmacy? This study used normative juridical approach. This study examines the Case Decision Case Decision No.54 / Pid.Sus / 2013 / PN.PRM. Legal materials collected through the study of the document, and then analyzed qualitatively. The results showed (1) criminal responsibility may be given to the manufacturer with the fulfillment of the elements comprising the criminal act, the ability of responsibility, the presence of the element of fault and the absence of an excuse and justification. (2) The imposition of criminal sanctions there are visible things that lighten and the number of drugs trafficked G list.
Keywords: PertanggungjawabanPidana, expertise, authority, Pharmaceutical.
Â
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku:
Adami Chazawi, 2002, Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
----------------------2011, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas Berlakunya Hukum Pidana, , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Adelina Br. Ginting, 2009,Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Medan tahun 2008, 2009. USU, USU Respository @2009.
Chairul Huda, 2013, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media Group, Jakarta.
Dwidja Priyono, 2004,Kebijiakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung.
Departemen Kehakiman, 1981, Pedoman Pelaksanaan KUHP & KUHAP, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
Hendrik, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, EGC.
BadanPOM Republik Indonesia, Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008,cetak BPOM RI, KOPERPOM dan CV Sagung Seto @2008 BadanPOM.
WirjonoProdjodikoro, 2003, Ketentuan Pidana Dalam Hukum Kesehatan, Jamsos Indonesia, Bandung.
Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
Masrudi Muchtar, 2016, Etika Profesi & Hukum Kesehatan, Penerbit Pustaka Baru.
Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana,Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Penerbit PT Reneka Cipta.
Sudarto, 1988, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
B. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Menkes RI, 2004, Kepmenkes RI No.1027/Menkes/SK/IX/2004 TentangStandarPelayananKefarmasian di Apotek, Jakarta.
C. Sumber-Sumber Lain :
Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Pertanggungjawaban Pidana Vol.6 No.11 Tahun 1999.
Farmasi, 2011, Farmasi dan Apotek, http://farmasismk.blogspot.co.id/2011/11/pengertian-apotek.html, Diakses Pada Tanggal 10 September 2016.
Juanda Maulud Akbar, 2014, Pertimbangan Hakim, https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim, Diakses Pada Tanggal 19 November 2016.
Kuncahyo, 2004, http://scholar.unand.ac.id/10485/7/BAB%20I.pdf.
Muhammad Mahathir, 2014, Pertanggungjawaban Pidana, http://mahathir71.blogspot.co.id/2012/04/kesalahan-dan-pertanggungjawaban-pidana.html, Diakses Pada Tanggal 10 September 2016.
