PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBATPERTAMBANGAN EMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Abstract
ABSTRACT
Pursuant to Law Number 32 Year 2009 about Protection and Management of Environment that to take care of and preserve environment represent local government kewenangan, in role of Government Of Sub-Province of Solok Selatan in overcoming environmental impact effect of gold-mine done by society to overcome so that environmental impact do not environmental tercemardan about/around can be used by society better. As for Formula of is problem of : 1). How execution of Sub-Province government competent and duty of Solok Selatan in overcoming environmental impact effect of mining of gold pursuant to Law Number 32 Year 2009 about protection and management of environment?, 2). Constraints what is is found by Government Of Sub-Province of Solok Selatan in penanggulangan of environmental impact which resulted from by the mining?, 3). What efforts is just which done by government of Sub-Province of Solok Selatan in overcoming constraints in environmental impact which resulted from by mining of gold?. Approach of used by research is law of sosiologis relied on is primary data and data of sekunder data collecting technique and through interview, document study. Conclusion of result of penelitian:1). Governmental have conducted penyuluhan,razia of test-drive and aliance irrigate day bar river and regent have urged for all istansi have to care environment. 2). constraint society economic resources depended to result of mining of gold and lack of employment if mining discontinued. 3). Governmental effort have conducted urge to society to change over profession as government and farmer have urged to take careing which active in industry residing in Area Sub-Province of Solok Selatan so that employ indigenous society or local society.
Keyword: Governmental, Impact, environmental.
P
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Ali Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Daut Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan, P.T. Alumni, Bandung
Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, P.T.Alumni, Bandung.
R.M.Gatot P.Soemartono, 2004,Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Siswanto Sunarno,2008,Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta.
Salim, 2007, hukum Pertambangan di Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta.
_____, 2012, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta.
Sanidjar Pebriharianti.R, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Bung Hatta University Press, Padang
B. Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang 2009 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Petambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Pertambangan
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Matrial dan Batu Bara
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
C. Sumber Lainnya
Artikel. Penambang Emas dan Limbah Merkuri. http://lastday-29.com. di akses pada tanggal 23 oktober 2014
Https://Gililwicaksono12.Wordpres.com Tentang Pengolahan Limbah di Akses Pada Tanggal 15 Oktober 2014
Http:// http://sani72.blogspot.co.id Tentang Pengertian Pemerintahan Daerah di Akses Pada Tanggal 1 Bulan desember 2013
Haluan, Tambang Emas Ilegal Di Solok Selatan Jalan Terus, Http://harianhaluan.com, diakses tanggal 15 maret 2013
Padang Today, Bupati Solsel “rayu†Kapolda Sumbar,Persoalan Tambang Emas Baru Separoh Jalan. Http://padang-today.com, diakses pada tanggal 26 April 2013
Sekilas Solok Selatan, www.Solselkab.go.id, di akses pada kamis 16 mei 2013
