PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASAL-USUL PERKAWINAN (Studi Perkara : Nomor 367/PID.B/2014/PN.PDG.)
Abstract
ABSTRACT
 Origins of marriage a criminal offence provided for in Article 279 of the PENAL CODE. In the case of no. 367/PID. B/2014/PN. PDG, JW do Polygamy with TW without the permission of the first wife of Ha. Polygamy is civil, but the author will see from the side of the criminal. Formulation of the problem: 1. How is the application of the criminal origin of the perpetrators of criminal acts against marriage in the case number 367/pid. b/2014/URpn.pdg.? 2. What are the consideration of judges in meting out criminal sanctions against the perpetrators of such criminal acts?. This type of research using methods of juridical normative, the data source in the form of secondary data composed of primary legal materials, legal materials, legal materials tertiary secondary, techniques of data collection through the study of the document. The data were analyzed qualitatively. The results of the studies: 1. The application of the criminal defendant, namely criminal trial, and the defendant's deed has fulfilled the elements of article 279 of the PENAL CODE paragraph (1) 2. Judges in meting out the verdict, considering the things that relieve and incriminating not based on the PENAL CODE, but based on the jurisprudence, and criminal trials were dropped by the judge satisfies the elements of article 14 (a) of the CRIMINAL CODE, by using the combined theories commonly used in Indonesia in dropping the verdict criminal.
Keywords: The application of, criminal, criminal act, marriage
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Adam Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Abdul Rahman Ghazali, 2008, Fiqih Munakahat, Kencana, Jakarta
Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Ketujuh, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat,
Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung
K.Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
Lilik Mulyadi, 2006, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahanya, Cetaka Pertama, P.T. Alumni
M Ali Zaidan, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesiaâ€, Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 3, Juli 2004
M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,Cetakan kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. Bandung.1988.
P.A.F. Lamintang, 1990, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung
R. Abdoel Jamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Bandar Maju
Roeslan Saleh, 1978, Stelsel Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
S.M. Amin, 1971, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnja Paramita, Jakarta
Salim HS, 2006, Pengatar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta
Soerjono Soekanto dkk, 2013, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Suharto, 2002, Hukum Pidana Materil, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana,Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke Empat, Sinar Grafika, Jakarta
B. Undang-undang
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
