PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Abstract
ABSTRAK
PPAT role in land registration, especially related to communal land. In connection with the ownership of customary land rights, BAL also regulates land pendaftaraan that aims to provide legal certainty. The problem in this research are: 1. How is the role of PPAT In Communal Land Registration? 2. Are the constraints faced by PPAT In Communal Land Registration? 3. Are efforts made by PPAT In Communal Land Registration? This research used socio-juridical. Sources of data are the primary data and secondary data. Data were collected by interviews and collected data dokumen.Setelah studies conducted qualitative analysis. RESULTS: 1. The role of PPAT basically aims to provide legal certainty and certainty of status rights include registered. 2. Constraints faced or encountered in handling the application for registration is communally held land or communal land. 3. The efforts made by PPAT in the face of constraints by proposing and directing people in shaping the Ranji Ranji until sunrise.
Keywords: Role PPAT, Communal Land Registration
Â
References
Daftar Pustaka
A.P. Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tnah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
H. Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT),
Urip Santoso ,Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group
Heru Nugroho, 2001, Menggugat Kekuasaan Negara, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Jogjakarta.
Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta.
Mariam Darus Badrulzaman,1978, Bab Tentang Hipotik, Alumni, Bandung.
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahmi Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung.
Sajuti Thalib, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agaria di minangkabau
Suardi, Hukum Agaria, Badan Penerbit IBLMA
Syamsul Bahri, Hukum Agaria Selayang Pandang, Fakultas Hukum Unand
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung Alfabeta Unand Cetakan Pertama,Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria
Undang-Undang Nomor 37 Tahun1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaraan Tanah
Peraturan Menteri Negara Agaria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaraan Tanah
Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
Sri Winarsi, 2002, Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum, Majalah YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlanngga.
Boedi Harsono, 2007, “PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya†Majalah Renvoi, Nomor. 844. IV, Jakarta
