KAJIAN KESESUIAN LAHAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ASPEK FISIK DI KECAMATAN PAUH
Abstract
Abstrak
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 Arahan Perkembangan Permukiman kearah Timur dan Utara Kota Padang, Kecamatan Pauh teletak di bagian Timur Kota Padang sejak tahun 2009 lebih banyak diarahkan ke daerah zona aman bencana tsunami. Kecamatan Pauh berada pada zona aman terhadap bencana tsunami, namun pemanfaatan lahan permukiman yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan, mengakibatkan dampak negatif terjadinya bencana banjir dan longsor pada permukiman masyarakat. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) aspek fisik sebagai kriteria dasar untuk kesesuaian permukiman yang digunakan yaitu Kemiringan Lereng, Ketinggian, Morfologi, Sumber Daya Air dan Iklim, Karateristik Tanah dan Batuan, Kerentanan Terhadap Bencana Alam. Penetapan aspek tersebut berdasarkan kriteria dasar untuk memberi penilaian awal bagi kemampuan lahan permukiman yaitu Satuan Kemampuan Lahan Morfologi, Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan, Satuan Lahan Kestabilan Lereng, Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi, Satuan Kemampuan Ketersedian Air, Satuan Kemampuan Lahan Untuk Drainase, Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi, Satuan Kemampuan Terhadap Bencana. hasil analis klasifikasi kemapuan lahan pengembangan agak tinggi dimana lahan kelas ini memiliki hamabatan yang cukup sedikit dan sesuai untuk permukiman dengan luas lahan 1.845 Ha. Hasil analisis kesesuaian guna lahan eksting dengan kelas kemampuan lahan didapat pemanfaatan permukiman eksisting yang sesuai 619,6 Ha dan sesuai bersyarat dengan kemampuan lahan dengan luas 60,3 Ha. Hasil analisis keseuaian rencana permukiman (RTRW) dengan kelas kemapuan lahan didapat lahan yang sesuai 953,7 Ha dan lahan sesuai bersyarat 101,6 Ha.
Abstract
Based on the Spatial Planning of the Padang City Region in 2010-2030 the Direction of Settlement Development towards the East and North of Padang City, Pauh Subdistrict, located in the eastern part of Padang City since 2009, has been directed more towards tsunami disaster safe zones. Pauh sub-district is in a safe zone against tsunami, but the use of residential land that is not in accordance with the capabilities of the land, the allocation of negative impacts from floods and landslides on community settlements. This study was conducted by discussing the Geographical Information System (GIS) physical aspects as a basic criterion for suitability of the settlements used namely Slope, Altitude, Morphology, Water Resources and Climate, Land and Rock Characteristics, Damage to Natural Disasters. Landscaping, in accordance with requirements, with Security, Slope Stability Unit, Stability Stability Unit, Water Availability Capability Unit, Land Capability Unit for Drainage, Land Capability Unit for Erosion, Disaster Capability Unit. the results of the analysis of the land development classification are rather high 1.8% Ha. The results of the analysis of the suitability of land use with land capability classes obtained settlement permits in accordance with 619.6 Ha and in accordance with land competence with an area of 60.3 Ha. The results of the analysis of the suitability of the settlement plan (RTRW) with the land development class obtained suitable land 953.7 Ha and land according to conditional 101.6 Ha.
Kata Kunci : Satuan Kemampuan lahan, Kelasifkasi Kemampuan lahan, Permukiman
References
DAFTAR PUSTAKA
Abadi. Rai Kandika. 2017. “Kajian Daya Lingkungan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Kerawang”. [Skripsi]. Bandung: Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. 2018.“Tentang Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Padang Sumatera Barat”. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Padang Dalam Angka 2017: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Pauh Dalam Angka 2017: Badan Pusat Statistik.
Bintarto,R.1977. Pengantar Geografi Kota, Yogyakarta: Spring. Catanese ed, 1992. Tentang Perencanaan Kota. Penerbit Erlangga. Dapartemen Permukiman dan Prasarana wilayah 2002. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor : 217/KPTSN/M/2002 “Tentang Kebijakan dan Starategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)”.Jakarta. Departemen Pertanian. 1980. SK Menteri Pertanian No.837/KPTS/Um/11/1980 Tentang Kriterian Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Departemen Pertanian, Jakarta. Data Klimatologi dari badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Balai PSDA Batang Hari tahun. Eko Vanriski, 2015. Kajian Potensi rawan bencana longsor[skripsi]. Padang: Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta FAO. 1976. A Framework For Land Evaluation. Soil Resources Management And Conservation Service Land And Water Development Division. Rome, Italy: FAO Soil Bulletin 32. Hadmoko, D. S. 2012. “Evaluasi Sumber Daya Lahan Prosedur dan Teknik Evaluasi Lahan”. Aplikasi Teknik Skoring Dan Matching. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Hartadi, Arief. 2009. “Kajian Kesesuaian Lahan Perumahan Berdasarkan Karateristik Fisik Dasar di Kota Fakfa”. [Skripsi]. Semarang: Program Pascasarjana Migister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Khadiyanto, Parfi. 2005. Tata Ruang Berbasis pada Kesesuaian Lahan. Semarang: Badan Penerbit Undip. Khutami, Wien. 2015. “Kajian Kemampuan Dan Daya Tampung Lahan Perumahan Dikawasan Perkotaan BWK Tengkeong Pusat”. [Skripsi]. Bandung: Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan. Mardian, Rahmi. 2018. “Arahan pemanfaatan lahan berdasarkan tingkat kerawanan banjir”. [Skripsi]. Padang: Fakultas Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bunghatta.
Materi Perkuliahan Geologi Lingkungan, tentang gejala-gejala terjadinya gerakan tanah. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41/PRT/M/2007 Tentang kriteria teknis kawasan Budidaya Karakteristik Lokasi & Kesesuaian penggunaan Lahan Permukiman, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Pusat Air Tanah dan geologi tata lingkungan tahun 2010. Riyanto, Anton. 2003. “Kajian Kemampuan Lahan Untuk Arahan Kegiatan Permukiman Berdasarkan Aspek Fisik Dasar (Studi Kasus Sub Wilayah Pembangunan I Kabupaten Cirebon)”. Tesis. Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010 – 2030. Samsidar, Yulianti. 2013. “Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Pesawaran Provisinsi Lampung”. Fakultas teknik Universitas Pakuan.[skripsi]. Fakultas Teknik Universitas kapuan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011. Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007. Penataan Ruang Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yunus, Hadi Sabari 1987. Konsep Perkembangan dan Pengembangan Daerah Perkotaan, Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta. (https://fdokumen.com/document/makalahamdal-konversi-lahan.html 9 November 2018). (https://yadizhe.wordpress.com/2012/07/08/kema mpuan-lahan 9 November 2018). (http://adwintaactivity.blogspot.com/2012/04/pen gertian-pola-pemukiman-penduduk.html diaskes 9 November 2018) ( https://www.slideshare.net/886428468/citrasrtm, diakes 9 November 2018). (https://www.academia.edu/30544614/Pembuata n_Peta_Geomorfologi_Menggunakan_Data_DE M. diakses 9 November 2018).
