KAJIAN POLA KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI (Studi Kasus: Wisata Pantai Pohon Seribu dan Wisata Pantai Muaro Sasak, Kabupaten Pasaman Barat)
Abstract
Abstrak
Wisata Pantai Pohon Seribu dan Wisata Pantai Muaro Sasak merupakan wisata yang memiliki karakteristik yang mirip, dan memiliki jarak tempuh yang dekat dari pusat Ibukota Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kelembagaan mana yang lebih baik dalam pengelolaan wisata pantai. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer (wawancara, observasi dan dokumentasi). Hasil analisis menunjukkan bahwa pola kelembagaan dalam pengelolaan Wisata Pantai Pohon Seribu lebih baik, karena kelembagaan yang terlibat lebih kompleks sehingga atraksi dan amenitas juga bervariasi, dan sistem kerja yang baik dalam pengelolaannya. Sedangkan Wisata Pantai Muaro Sasak ada beberapa stakeholder tidak terlibat, seperti pengusaha lokal dan kelompok masyarakat.
Kata Kunci : Pola Kelembagaan, Pengelolaan Wisata, Kabupaten Pasaman Barat
Abstract
Pohon Seribu Beach Tourism and Muaro Sasak Beach Tourism are objects that have similar characteristics, and have a short distance from the capital center of West Pasaman Regency. This study aims to determine which ancilliary scheme are better in managing coastal tourism. This research was conducted with a qualitative descriptive method. The data used are secondary data and primary data (interviews, observations and documentation). The results of the analysis show that the ancilliary scheme in the management of Pulau Seribu Beach Tourism are better, because the institutions involved are more complex so that attractions and amenities also varies, and a good working system in its management. While in Muaro Sasak Beach Tourism there are several stakeholders not involved, such as local entrepreneurs and community groups.Keywords: Ancilliary Scheme, Tourism Management, Pasaman Barat Regency
References
DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2018. Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka.
Fransiska. 2018. Pola. Diambil dari Studi Perilaku Wisatawan di Kawasan Wisata Pantai Batu Kalang Tarusan. Skripsi Sarjana. Universitas Bung Hatta. Padang.
Gustina, R.D. dan Mussadun. 2018. “ Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Pantai di Kelurahan Air Manis, Kecamatam Padang Selatan”. Jurnal Pengembangan Kota. Vol. 6 No. 2.
HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kuhaja, Tendy 2014. “Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan”. Jurnal Pembangunan Wialayah dan Kota. Vol. 10 No. 3.
Murdiyanto, Eko. 2008. “Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa”. Yogyakarta: Wimaya Press
Nielwaty E., Prihati dan Zuhdi Sulaiman. 2017. “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang dan Jasa Provinsi Riau”. Jurnal Niara, Vol. 10 No. 1.
Prafitri, G.R. dan Damayanti, M. 2016. “Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)”. Jurnal Pengembangan Kota, vol.4 No. 1.
Pusat Bahasa. 1997
Rachman, Fathor. 2015. “Manajemen Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perspektif Al-qur’an dan Hadith”. Jurnal Studi Keislaman. Vol.1 No. 2.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 tahun 1990. Tentang Kepariwisataan
Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 10 tahun 2009. Tentang Kepariwisataan.
Rizkiyani, A.H., dan Suprihardjo, R. 2013. “Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Talang Siring di Kabupaten Pamekasan”. Jurnal Teknik Pomits. Vol.2 No. 2.
Wanda, I.B. dan Pangestuti, E. 2018. “Pengaruh Pengembangan Komponen Destinasi Wisata terhadap Kepuasan Pengunjung”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 55 No. 3.
Wardhani, Dyah. P.J, Bambang.S dan Boedi Hendarto. 2016. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen Jawa Tengah”. Jurnal Management Of Aquatic Resources, vol. 5. No. 1.
