SKEMA KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DUSUN LUBUK BERIGIN
Abstract
Abstrak
Skema kelembagaan dalam pengembangan suatu kawasan objek wisata ini betujuan untuk melihat sistem kelembagaan yang ada sesuai dengan standar acuan dari Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari sebuah kelembagaan. Dalam pengembangan objek wisata ada peran dari suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan setiap objek wisata. Kawasan studi yang di ambil berada di Kabupaten Bungo, yang mana kawasan objek wisata yang diambil terletak di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo tepatnya di Dusun Lubuk Beringin. Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk mengidentifikasi kelembagaan yang ada dan mengalisis kelembagaan yang tepat untuk potensi pengembangan objek wisata Dusun Lubuk Beringin. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil analisis yang di dapat adalah skema kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) level. Untuk level I (Pemerintah daerah) terdiri atas DISPORAPAR (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata), DPU (Dinas Pekerjaan Umum), dan DPP (Dinas Pertanian dan Perikanan). Level II (Pemerintah Dusun) yang terdiri dari RIO, Sekretaris Dusun dan Bendahara Dusun. Pada level III (Pariwisata) terdiri dari BUMDus (Badan Usaha Milik Dusun) yang memiliki subbagian diantaranya Koperasi Dahlia, pelaksana operasional, pengawas, pemasaran dan subbagian pariwisata. Analisis di lakukan berdasarkan 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, dan Anciallary) dan untuk pengembangan dilihat berdasarkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kelembagaan.
Kata Kunci : Skema Kelembagaan, Pengelolaan Wisata, Dusun Lubuk Beringin
Abstract
Institutional scheme in the development of a tourist attraction area aims to see the existing institutional system in accordance with the reference standards of the main tasks and functions of an institution. In the development of attractions there is the role of an institution that has the responsibility to advance each tourist attraction. The study area taken is in Bungo District, which is a tourist attraction area located in the Bathin III Ulu Subdistrict, Bungo Regency, precisely in Lubuk Beringin Hamlet. The aim of this study is to identify the existing institutions and analyze the appropriate institutions for the potential development of the tourism object in Lubuk Beringin village. The analytical method used is descriptive-qualitative. The analysis results obtained are institutional schemes that consisting of 3 (three) levels. For level I (local government) consists of DISPORAPAR (Office of Youth, Sports and Tourism), DPU (Office of Public Works), and DPP (Office of Agriculture and Fisheries). Level II (Village Government) consisting of RIO, Village Secretary and Village Treasurer. At level III (Tourism) consists of BUMDus (Dusun-Owned Enterprises) which has subsections including the Dahlia Cooperative, operational executors, supervisors, marketing and for the tourism subsection. The analysis was carried out based on 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, and Ancillary) and for the development seen based on Intitutional Main Tasks and Functions.
Keywords: Institutional Scheme, Tourism Management, Lubuk Beringin Village
References
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan dan Kebijakan
Badan Pusat Statistik Bungo. 2019. Kecamatan Bathin III Ulu Dalam Angka 2019. Bungo: Badan Pusat Statistik
Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Lembaran RI Tahun 2011, No. 5262. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Lembaran RI Tahun 2009, No. 4996. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033. Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013, No. 9. Sekretariat Daerah. Bungo.
Pemerintah Indonesia. 2019. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bungo Tahun 2018-2025. Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018. Sekretariat Daerah. Bungo.
Jurnal
Arida, I Nyoman Sukma dan Pujani, LP Ketri. 2017. Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. Bali. Jurnal Analisis Pariwisata. Vol. 17, No. 1, hlm 3-4.
Dasiharjo, Kastolani, Wanjat dan Nayoan, Galih Nugrah Pratama. 2016. Stategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Arung Jeram di Sungai Palayangan. Vol. 13, No. 1, hlm 26
Hapsari, Fadjriah dan Surya, Shinta Devi. 2017. Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan Wanita dan Keluarga. Jakarta. Journal of Applied Business and Economics. Vol. 4, No. 3, hlm. 267.
Kuhaja, Tendy. 2014. Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota. Vol. 10, No. 3, hlm. 264-289.
Nastiti, Cinditya Estuning Pitrayu dan Umilia, Ema. 2013. Faktor Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten Jember. Surabaya. Jurnal Teknik Pomits. Vol. 2, No. 2, hlm. 165-166
Suharman. 2014. Batasan Pengertian dan Konsep Dasar Sosiologi Organisasi. Jakarta. Universitas Terbuka
Internet
Yusri, N., Asmariati, R., & Mardianto, R. G. (2018). Rencana Pengembangan Sentra Industri Kreatif Sebagai Tujuan Pariwisata (Studi Kasus: Kabupaten Pasaman). JURNAL REKAYASA, 8(2), 161-178.
Mukramin, Sam’un. “Perbedaan Lembaga Organisasi dan Grup”. 09 April 2016. Diambil dari: samun88.blogspot,com/2016/04.html
Sobirin, Achmad. 2015. Organisasi dan Perilaku Ekonomi. Diambil dari: repository.ac.id./4581/1/EKMA5101-M1.Pdf
Vipriyanto, Nyoman Utari. 2018. Teori Aplikasi Ekonomi Kelembagaan Bagi Perencanaan Pembangunan. Diambil dari: fp.unmas.ac.id/wp-content/uploads/2018/03.Pdf
