KAJIAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstract

PENDAHULUAN Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, karena adanya perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region) (Syafrizal, 2012). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, ketimpangan yaitu kemiskinan yang parah. Dua hal terpenting dalam pembangunan adalah pertumbuhan dan pemerataan, ketika belum tercapai maka akan timbul suatu ketimpangan kesenjangan atau ketimpangan (Sirojuzilam, 2005). Pertumbuhan ekonomi yang negatif di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menandakan tidak tercapainya pertumbuhan. Selain itu, dari sisi pendapatan perkapita tertinggi berada di Kota Padang Panjang 49,95 juta rupiah sementara pendapatan perkapita terendah di Kabupaten Pesisir Selatan 18,78 juta rupiah. Data tersebut menunjukan adanya selisih yang cukup jauh dari kedua wilayah tersbeut, dan masih terdapat kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita dibawah pendapatan perkapita di provinsi. Selisih yang cukup jauh inilah yang menandakan adanya ketimpangan. Ketimpangan jika dibiarkan akan semakin melebar dan akan semakin parah, hingga menghambat pembangunan di suatu wilayah untuk berkembang. Berdasarkan alasan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Dalam penelitian ini, sebelum mengkaji ketimpangan terlebih dahulu perlu mengetahui kondisi perekonomian dari tiap kabupaten dan kota kemudian barulah dikaji mengenai ketimpangannya.