PERANCANGAN RUSUNAWA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SAROLANGUN

Abstract

Besarnya permintaan permukiman di Kabupaten Sarolangun dibuktikan dengan tingginya peralihan fungsi lahan menjadi perumahan. Hal tersebut menunjukan besarnya kebutuhan wilayah permukiman baru. Pada tahun 2020 terdapat penurunan PNS yang tidak memiliki hunian dari tahun 2018 dari 57% menjadi 53%, namun tetap saja masih ada PNS yang belum memiki hunian di Kabupaten Sarolangun. Untuk mengatasi masalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun, pemerintah Sarolangun mengeluarkan kebijakan perencanaan rusunawa. Perencanaan rusunawa merupakan respon terhadap kebutuhan rumah bagi PNS di Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki hunian. Kata kunci : Hunian, Rusunawa, Pegawai Negeri Sipil