PERANCAGAN KANTOR BUPATI DENGAN PENDEKATAN INSTITUTIONAL DESIGN DI PUSAT PEMERINTAHAN BARU KABUPATEN AGAM TUO
Abstract
Pemekaran Kabupaten Agam yang akan dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Agam dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo menjadi isu yang menarik beberapa tahun terakhir diprovinsi Sumatra Barat dan sudah masuk tahap akhir. Alasan kuat dalam proses pemekaran DOB ini yaitu jauhnya akses msayarakat yang berada di Kabupaten Agam bagian timur untuk menjangkau pusat pemerintahan Kabupaten Agam sehingga muncul aspirasi masyarakat untuk pemekaran kabupaten. Pusat pemerintahan untuk DOB Kabupaten Agam Tuo akan direncanakan di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto dengan luas perencanaan Masterplan yaitu 39 Ha, dalam perencanaan Masterplan terdiri dari beberapa kantor dinas penunjang pemerintahan termasuk kantor bupati, rumah dinas serta masjid sebagai simbol keagamaan. Penelitian ini membahas tentang perancangan kantor bupati, rumah dinas dan masjid dengan pendekatan Institutional Design. Dalam konsep masterplan yang dipakai adalah tigo tungku sajarangan yang merupakan konsep budaya khas Sumatra Barat, kantor bupati melambangkan niniak mamak serta masjid melambanga alim ulama. Konsep Institutional Design`yang digunakan untuk menyeimbangkan konsep awal dengan tidak hanya menghasilkan bangunan yang fungsional tetapi memperlihatkan identitas lokal, efisiensi pelayanan publik dan berkelanjutan yang diharapkan mampu mendukung pemerintahan yang lebih lebih baik pada masa depan. Hasil perancangan menunjukkan tata ruang kawasan yang terpadu, dengan lapangan upacara sebagai pusat orientasi, didukung sistem sirkulasi yang jelas, pembagian zona kerja dan hunian yang proporsional, serta fasilitas ibadah yang ikonik. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan mampu mewujudkan pusat pemerintahan yang inklusif, efisien, serta mencerminkan identitas lokal masyarakat Agam Tuo.
