IMPLEMENTASI HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati, Lima Puluh Kota)

Abstract

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana pria memiliki akses yang lebih banyak terhadap pelayanan perawatan kesehatan dibandingkan dengan narapidana wanita. Untuk perawatan kesehatan reproduksi mungkin juga terbatas atau tidak tersedia di Lapas untuk wanita dibanding untuk pria. Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini: (1) Bagaimanakah implementasi hak kesehatan narapidana wanita? (2) Bagaimanakah pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (3) Bagaimanakah akibat Lembaga Pemasyarakatan yang tidak melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan: pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati kurang memadai. Narapidana yang hamil dan menyusui juga tidak mendapatkan asupan makanan tambahan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya kuantitas petugas kesehatan, anggaran perawatan, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Pemenuhan hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal merupakan hak bagi setiap orang tanpa pengecualian termasuk narapidana baik wanita maupun pria.
Kata kunci: hak, kesehatan, narapidana, wanita