KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA DALAM PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Berbagai alasan, perkawinan dilakukan melalui berbagai model, diantaranya melalui perkawinan siri, yang dilakukan berdasarkan agama, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan permasalahan di atas dirumuskan empat masalah : (1)  bagaimana kedudukan perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ? (2)Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ? (3) Bagaimana kedudukan harta hasil perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ? (4) Bagaimana cara penyelesaian pembagian harta terhadap anak hasil perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan menurut Islam perkawinan apabila memenuhi rukun, syarat dinyatakan sah, sementara menurut hukum perkawinan Indonesia dicatatkan berdasarkan perundang-undangan. Perkawinan siri berakibat buruk bagi rumah tangga. Secara yuridis, suami,istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan terkait rumah tangganya. Anak-anak  diakui negara sebagai anak luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, keluarga ibunya. Istri, anak yang ditelantarkan suami/ ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum dalam hal pemenuhan hak ekonomi, harta kekayaan milik bersama.

Kata kunci: Kedudukan, Perkawinan Siri, Anak, Harta.