IMPLEMENTASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KASUS RUKO JALAN JENDRAL PEKANBARU
Abstract
Pekanbaru merupakan salah satu kota berkembang yang ada di Indonesia. Sebagaikota berkembang, Pekanbaru memiliki masalah perkotaan yang sangat kompleks,
salah satunya ialah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam tesis ini,
penulis mencoba menjabarkan permasalahan IMB untuk kasus ruko yang ada di
kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tesis
penelitian ini di lakukan dengan studi literatur dan survey lapangan. Survey lapangan
meliputi, pengumpulan data, dokumentasi serta wawancara. Metode deskriptif
kualitatif di gunakan untuk menggambarkan permasalan ruko pada objek jalan yang
diamati (dalam hal ini jl. jendral, Labuh Baru Timur, Payung Sekaki). Tesis ini
menggambarkan dan menganalisa proses pelaksanaan IMB, kesesuaian antara
implementasi proses IMB dengan undang undang yang berlaku di Indonesia dengan
realita pelaksanaan di Pekanbaru. Permasalahan ruko yang melanggar ketentuan
IMB di jalan Jendral merupakan contoh gambaran umum tentang permasalahan IMB
untuk bangunan ruko di kota Pekanbaru.
Kata kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Ruko dan Pekanbaru.
References
Jurnal, Tesis dan Skripsi
Sa’ ban Azhar L.M, 2012,
Implementasi Izin Mendirikan
Bangunan Dikota Baubau Perspektif
Good Governance,Jurnal Gevernance
and public policy
Irawan Hengki dan Tua, Harapan,
Pelaksanaan Dinas Tata Ruang
dan Bangunan Kota Pekanbaru
Terhadap bangunan yang tidak
memiliki Izin Mendirikan Bangunan di
Kecamatan Tampan , Fisipol UNRI
Satrio Mukti, 2013, Penerbitan IMB
Yang Melanggar Tata Ruang (Kajian
Tentang Implementasi Perda RTRW
Kota Malang Terhadap Penerbitan
IMB yang Melanggar Tata Ruang),
Universitas Brawijaya Malang
Utami Normavita, 2011, Pelayanan
Permohonan IMB di Kabupaten
Sleman, UIN SUSQA Kalijaga
Maleong J. Lexy, Metode Penelitian
Kualitatif, -Cet.1, Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2001
Peraturan Perundangan
Perda Pekanbaru no.14 tahun 2000
tentang IZIN BANGUNAN DALAM
DAERAH KOTA PEKANBARU
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung
