KAJIAN PEMBERIAN KESEMPATAN 50 HARI PEKERJAAN DENGAN DENDA KEPADA KONTRAKTOR STUDI KASUS PROYEK GEDUNG INPRES II PASAR RAYA KOTA PADANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prosedur, dasar hukum, serta kelayakan proyek
terkait Pemberian Kesempatan 50 Hari Pekerjaan Dengan Denda Kepada Kontraktor Studi Kasus
Proyek Gedung Inpres II Pasar Raya Kota Padang, Pemberian Kesempatan 50 Hari Pekerjaan Dengan
Denda Kepada Kontraktor tersebut, diputuskan oleh Walikota dalam Perwako yang merupakan
keputusan yang diambil oleh Pengguna Anggaran terhadap kontraktor yang terlambat menyelesaikan
proyek pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini dijalankan menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan study kasus (exploratory case study). Sumber data dimbil melalui wawancara yang
mendalam (indepth interview) kepada 4 orang informan, data wawancara tersebut diperkuat oleh
dokumentasi dan observasi untuk memperkuat hasil penelitian. Secara keseluruhan hasil penelitian
menyimpulkan bahwa, Prosedur pemberian kesempatan 50 hari pekerjaan dengan denda kepada
kontraktor tidak bisa secara langsung diberikan kepada kontraktor, harus ada penelitian dari PPK
terhadap progress pekerjaan dan surat pernyataan kesanggupan dari kontraktor untuk menyelesaikan
sisa pekerjaan yang terlambat. Pemberian kesempatan 50 hari pekerjaan dengan denda kepada
kontraktor untuk proyek yang didanai oleh APBD didasari oleh peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku yaitu Perpres No 4 Tahun 2015 pasal 93, PMK Nomor 194/PMK.05/2014, Permendagri
Nomor 37 Tahun 2014. Menurut dasar hukum dan kajian menurut pakar hukum konstruksi,
Pemberian Kesempatan 50 hari pekerjaan dengan denda kepada kontraktor ini, sesuai dengan kaidah
dan ketentuan dalam hukum konstruksi dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Karena
Perwako dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang dan peraturan di dalam
pengadaan barang/jasa. Pemberian Kesempatan 50 hari pekerjaan dengan denda kepada kontraktor
ini, tidak bisa diberikan kepada setiap proyek yang mengalami keterlambatan di akhir tahun anggaran,
ada kriteria yang ditentukan didalam perwako, diantaranya harus proyek yang bersumber dari dana
APBD dengan kontrak tahun tunggal dengan nilai pengadaan konstruksi di atas dua ratus juta rupiah.
Adapun urgensi kajian pemberian Kesempatan 50 hari pekerjaan dengan denda kepada kontraktor ini,
adalah supaya para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mengetahui prosedur
dan kajian hukumnya, supaya apabila menghadapi keterlambatan penyelesaian proyek di akhir tahun
anggaran tidak menjadi masalah yang berulang.
Kata Kunci: Pemberian Kesempatan 50 hari Pekerjaan, APBD, Perwako, PPK.