Vol. 12 No. 2 (2024): KUMPULAN EXECUTIVE SUMMARY PRODI MAGISTER ILMU HUKUM WISUDA KE-82

Executive Summary

• HARMONISASI HUKUM PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Hendri Oktavia Hatta

  1-5

  • pdf

• KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

  Fifi Septriana

  6-9

  • pdf

• PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG)

  Elsa Imania

  10-12

  • pdf

• FAKTOR KRIMINOGEN MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERMOTOR DI KOTA JAMBI

  Irene Putri Yufira

  13-17

  • pdf

• FULFILLMENT OF HEALTH RIGHTS FOR PATIENTS PATIENTS' SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION AGENCY CANCER IN CHEMOTHERAPY SERVICES

  Rahmat Taufik

  18-22

  • pdf

• MODEL MANAJEMEN KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

  Rina Hanifa

  23-26

  • pdf

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG MENIKAH USIA MUDA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI SIKUCUA TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  Mutia Yulia Sandela

  27-29

  • pdf

• ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PAINAN)

  Batinta Oktavianus P. Meliala

  29-33

  • pdf

• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FORMULARIUM NASIONAL UNTUK PASIEN BPJS PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA PADANG

  Fitri Yulia

  33-36

  • pdf

• THE ROLE OF THE MENTAL HEALTH EXPERT TEAM IN THE INVESTIGATION PROCESS OF MURDER CRIMES IN PROF. HB. SAANIN PADANG MENTAL HOSPITAL

  Iva Fitri Wahyuni

  37-41

  • pdf

• EFEKTIVITAS PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PAINAN

  Adek Puspita Dewi

  41-45

  • pdf

• OPTIMALISASI PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

  Nori Susanda

  46-50

  • pdf

• ANALISIS PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU

  Yoga Pratama Alpaki

  51-54

  • pdf